Target PAD Minim, Komisi II Minta Dislutkan Inventarisir Potensi

Sumbawa, PSnews – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) untuk menginventisir segala potensi yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengingat target PAD tahun 2017 yang diajukan Dislutkan dinilai sangat minim. 

Permintaan tersebut disampaikan Komisi II saat melakukan pembahasan anggaran bersama Dislutkan pada Selasa (22/11/2016).
Ketua Komisi II – Abdul Rafiq yang ditemui seusai pembahasan mengungkapkan, target PAD yang diajukan Dislutkan tahun 2017 sekitar Rp 300 juta. Hal itu dinilai minim dan berharap bisa bisa ditingkatkan.

Untuk itu, lanjut Rafiq, pihaknya menginginkan agar dinas tersebut melakukan inventarisasi terhadap potensi-potensi di bidang kelautan dan perikanan agar target PAD untuk tahun 2017 bisa ditingkatkan. “Kami yakin potensi di bidang kelautan dan perikanan itu banyak. Makanya tadi kami targetkan khusus Dinas Kelautan dan Perikanan itu ada kenaikan pendapatan dari PAD,’’ tandasnya.

Sementara terhadap kondisi laut Kabupaten Sumbawa, pihaknya melihat masih terjadi aksi ilegal fishing dan pengeboman, serta penyelundupan bibit lobster di wilayah Selatan Sumbawa. Untuk itu, anggaran untuk di bidang pengawasan akan ditambah agar pengawasan laut bisa lebih effektif.
“Kami memberikan anggaran kepada bidang pengawasan untuk bagaimana mengefektifkan pengawasan di laut, sehingga tidak terjadi lagi ilegal fishing, pengeboman, penyelundupan lobster yang marak di bagian selatan Sumbawa,’’ tegasnya.

Selain itu untuk tahun 2017, pihaknya juga lebih memprioritaskan anggaran untuk nelayan-nelayan kecil di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya dengan memberikan sejumlah alat kebutuhan seperti mesin, jarung, coolbox, serta lainnya.

Pada sidang paripurna sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah menyatakan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan maraknya ilegal fishing, Pemkab Sumbawa melalui Dislutkan tetap berkoordinasi dan melakukan patroli bersama tim Kamladu (Keamanan Laut Terpadu) yang terdiri dari pos TNI AL, Kodim Sumbawa, Polairud, Satpol PP, serta melakukan sosialisasi dan pencegahan ilegal fishing. ‘’Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi meningkatkan kegiatan pengawasan perairan laut,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *