Zohran Orek : Daripada Main di Saham PT SJR dan Amman Mineral, Lebih Baik Perkuat PERDA CSR

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Keberadaan perusahan tambang mineral di wilayah Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa NTB yang tidak lama lagi berproduksi, masing-masing PT Sumbawa Juta Raya (SJR) di Blok Pangulir dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang Dodo mulai mengundang tanggapan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2019-2024 Abdul Rafiq, SH mendorong Pemerintah setempat untuk memperjuangkan saham gratis dari kedua perusahaan multinasional di bidang tambang mineral tersebut. Pendapat ini juga didukung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa 2024-2029 Berlian Rayes dan Rektor Universitas Samawa Prof.DR Syaefuddin Iskandar. Keinginan untuk mendapatkan saham gratis di kedua perusahaan tambang mineral tersebut merupakan salah satu upaya untuk memetik nilai manfaat bagi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun beda halnya dengan pendapat Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Nasdem, Zohran. Menurut politisi yang berlatar belakang pengusaha ini, sangat sulit untuk mendapatkan saham milik pemegang ijin Usaha Pertambangan (IUP). “Kalaupun dapat, itu sangat kecil sekali. Apalagi sudah ada unsur, Dana Bagi Hasil (DBH), LAND TREND, ROYALTY, CSR,” ujarnya pada media ini, Jumat (28/3/2025).

Ia berpandangan, sebaiknya Pemda Sumbawa tidak bermain di saham karena akan sulit mengambil keputusan bila terjadi sesuatu, misalnya bila dan pelanggaran perusahaan dan sebagainya. “Pendapat saya pribadi, jangan bermain di saham. Bermain saham di tambang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” cetus Orek sapaan akrab Zohran.

Menurut Orek, ada baiknya Pemda Sumbawa memperkuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) /pemberdayaan masyarakat. “Perda nya harus tuntas di tahun 2025 ini. Kalau DBH, Land Rent, Royalty sudah jelas regulasinya,” paparnya.

Opsi lain, lanjut Orek, Pemda Sumbawa membuat MoU dengan Pemegang IUP dan IUPK agar membentuk beberapa komitmen yang memihak pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan produk-produk lokal. “Itu lebih berdampak langsung kepada masyarakat umum,” jelasnya. (PSa)

Komentar

comments

Shares

Related posts

Leave a Comment