Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (F-PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemda setempat melakukan evaluasi secara komprehensif pasca BPK memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2022.
Predikat WDP itu merupakan yang pertama dalam 11 tahun ini. Sebelumnya Kabupaten Sumbawa meraup predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut turut.
“Fraksi PPP berharap tata kelola keuangan daerah harus di evaluasi secara komprehensif,” kata juru bicara F-PPP, M Noer SPd dalam sidang paripurna penjelasan bupati terhadap 3 raperda.
“WDP ini harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh terulang lagi, karena tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan,” sambung Noer.
Selain itu, predikat WTP bisa menjadi pemicu semangat dalam bekerja untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan penuh tanggungjawab, akuntabel dan transparan.
Selain status WDP, F-PPP juga menyorot penempatan aparatur pemerintah daerah. Fraksi itu berharap penempatan aparatur melalui seleksi Baperjakat sesuai kapasitas dan keahlian ASN bersangkutan. (PSa)
