Sumbawa, PSnews – Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kepolisian Resor Sumbawa digelar pada Jumat (23/3/2019) di halaman kantor Bupati Sumbawa. Acara diawali dengan pembacaan ikrar/pernyataan oleh Kapolres Sumbawa bahwa Polres Sumbawa telah siap membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK), dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Kapolres dan para saksi yaitu Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Ketua pengadilan Sumbawa, Rektor Universitas Samawa, Tokoh Agama yang diwakili oleh Syukri Rahmat, Ketua PWI Sumbawa, serta LSM.
Dalam sambutannya, Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio, Sik menyatakan, Polres Sumbawa sebagai satuan kewilayahan yang telah diusulkan sebagai Unit Zona Integritas menuju WBK mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan predikat WBK. Terkait hal tersebut Polres Sumbawa telah menetapkan road map pembangunan Zona Integritas menuju WBK baik melalui pencegahan korupsi, reformasi birokrasi maupun peningkatan kualitas pelayanan publik yang difokuskan pada enam komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, manajemen Sumber Daya Manusia, penataan tata laksana organisasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.
Disampaikan, Polres Sumbawa telah berupaya melakukan perubahan dalam birokrasinya. Hal ini terlihat dari indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja yang terus meningkat. Berdasarkan hasil survey dari Markplus Insight terhadap 268 Polres di seluruh Indonesia yang masuk klasifikasi kota sedang, Polres Sumbawa menempati urutan ke-9 dengan nilai 98,45 terkait indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan terhadap kepercayaan masyarakat Polres Sumbawa menempati urutan 19 dengan nilai 100,00.
Menurutnya, membangun unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK tentunya tidak mudah. Namun juga bukan suatu hal yang mustahil dapat diwujudkan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dalam membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif. “Pencanangan ini merupakan komitmen yang kuat dari saya selaku pimpinan dan seluruh jajaran Kepolisian Resor Sumbawa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, sehingga program reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’ pungkasnya. (PSg)
