Sumbawa, Psnews – Tidak sedikit kalangan mempertanyakan perkembangan dan lobi yang dilakukan para wakil rakyat asal Sumbawa dan NTB di Senayan, mengenai progress rencana pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa. Salah seorang yang kerap dijadikan subjek dalam hal ini yakni Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, yang para kampanyenya di Pileg 2014 lalu selalu mengumandangkan perjuangan untuk PPS di Jakarta.
Hanya saja, PPS urung ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah otonomi baru (DOB). Pertanyaan pun muncul dan dihadapkan kepada seorang Fahri Hamzah.
Fahri yang menjadi pembicara dalam forum Dialog Kepemudaan yang diinisiasi DPD KNPI Sumbawa, di Wisma Daerah Sumbawa, Sabtu (05/03/2016), menyebutkan bahwa sebenarnya tugasnya untuk mengawal PPS sudah selesai di periode lalu ketika ia menjabat.
“Di periode lalu tugas saya sudah selesai menjadikan PPS sebagai Propinsi dengan prasyarat paling lengkap dan menjadi calon Propinsi nomor satu di periode lalu. Memang ada insiden di hari terakhir yang menyebabkan pembatalan pembahasan di tingkat satu yang saya tidak ikut karena itu di Komisi II,” ungkapnya.
Ia sekarang yang menjabat sebagai Pimpinan DPR-RI masih menunggu dan meyakinkan Komisi II termasuk Komite di DPD yang membahasnya. Dalam hal ini PPS masih dianggap sebagai calon Propinsi yang dianggap paling memenuhi syarat.
Berikutnya berada di tangan eksekutif yang dalam hal ini Fahri angkat tangan dan tidak dapat dipaksa oleh siapapun untuk mempengaruhi eksekutif karena tidak dikendalikan DPR.
“Coba saya saja sudah selesai. Itu tinggal ditandatangan dan selesai, cuma ini ranahnya eksekutif dan mereka punya pikiran lain,” ujar Fahri.
Tapi ia menyampaikan bahwa mumpung yang menjadi Bupati dan Ketua DPRD Sumbawa partainya sama dengan Presiden, maka ia mau membantu untuk mendesak dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Presiden, supaya mempertimbangkan dan memasukan Sumbawa sebagai calon Propinsi baru nomor satu. Karena segala prasyarat sudah ada.
Ia meminta supaya masyarakat jangan bingung karena sebenarnya sudah selesai dan menjadi ranah Presiden. (PSb)
