Sumbawa, PSnews – Sembilan Fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi sekaligus menyetujui rancangangan Perda tentang pertanggungjawaban Bupati atas APBD 2014 yang telah disampaikan pada sidang paripurna yang lalu. Dalam sidang penyampaian pandangan fraksi dewan terhadap pertanggung jawaban APBD 2014 ini seluruh fraksi melontarkan pujian atas pelaksanaan APBD Sumbawa 2014 yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meski demikian sebagian fraksi memberikan beberapa catatan untuk mendapat perhatian pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra menyambut baik atas kinerja Pemda terhadap meningkatnya perolehan Pengdapatan Asli Daerah sebesar 1,16 persen. Namun di satu sisi peningkatan yang ada masih dianggap belum signifikan, sehingga perlu kerja yang kreatif dan inovatif lagi untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara komprehensif.
Pada kesempatan ini fraksi Geirndra juga menyoroti soal perencanaan belanja daerah agar lebih efisien, tepat sasaran dan akuntabel. Diantaranya tentang belanja operasi pada item belanja hibah, belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja bangtuan keuangan. Dari ketiga item tersebut banyak hal yang patut mendapat perhatian serius karena banyak yang tidak tepat sasaran sehingga terkesan pemborosan. Sehingga Fraksi Gerindra mengusulkan kepada Pemda agar dapat menerbitkan Peraturan Bupati tentang kriteria dan pembatasan pembelanjaan pada tiga item dimaksud sebagaimana yang dilakukan Pemprov NTB pada tahun 2015 ini.
Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicara – Khaeruddin, SE menilai capaian atas predikat WTP dari BPK terhadap kinerja Pemda dalam pelaksanaan APBD 2014 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada proses penyusunannya maupun dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi daerah. Terutama pada penganggaran yang berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya mendorong industri kreatif masyarakat setempat menjadi industri yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dalam pengadaan barang dengan pola ‘bapak angkat’ dalam hal ini Perusda yang ada dapat diberdayakan.
Hal senada diungkapkan Fraksi PPP melalui jubirnya, Muhammad Noer S.Pd.I, menilai pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2014 secara umum sudah berjalan baik dibuktikan dengan capaian WTP. Namun PPP menyampaikan beberapa catatan khusus mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah pada rancangan peraturan daerah tersebut. F-PPP merasa perlu menyampaikan rasa keprihatinan atas terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terkendali, intervensi operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat tak mampu membendung kedahsyatan lonjakan harga. Harga produksi petani tertekan sementara harga kebutuhan sangat melambung. “Ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa di masa mendatang,” cetusnya.
Fraksi PAN melalui jubirnya, A Rahman Atta S.Ag MM mendorong Pemda lebih serius menggali potensi PAD yang belum tergarap secara optimal termasuk aset daerah yang belum terdata dengan baik sehingga kerapkali diklaim masyarakat. Kemudian Fraksi Nasdem melalui Jubir Hasanuddin SE, yang menyoroti mudahnya Pemda Sumbawa meraih WTP selama tiga kali berturut-turut. Ia berharap prestasi ini bukan hasil rekayasa atau persekongkolan namun diraih secara professional melalui penilaian yang obyektif. Pemda diminta harus memberikan penegasan mengenai persoalan ini agar tidak memunculkan stigma negatif di tengah kesuksesan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK harus ditampilkan dan dipamerkan ke publik agar prestasi ini terjawab dan tidak terbantahkan.
Fraksi Golkar melalui jubirnya Ahmadul Kusasi SH yang memberikan apresiasi terhadap realisasi APBD. Namun Golkar mendorong Pansus yang telah dibentuk untuk meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap leading sektor terkait dan melakukan langkah-langkahagar realisasi anggaran yang ada harus mencapai target sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Pasalnya kelompok pendapatan terhadap total pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah berupa pendapatan hibah dalam APBD Tahun 2014 yang belum mencapai target karena terealisasi hanya 94,48 %. Kemudian pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga belum mencapai target yang dianggarkan atau hanya 72,64 %.
Sementara jenis pendapatan terhadap kelompok pendapatan yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi NTB yang bersumber dari Dana Bagi hasil / bukan pajak SDA (Sumber Daya Alam) hanya terealisasi sebesar 73,76 persen dari jumlah yang dianggarkan.
Untuk hal tersebut di atas Fraksi Golkar melalui Pansus yang telah dibentuk meminta kepada Pemda agar melakukan evaluasi terhadap leading sector terkait dan melakukan langkah-langkah agar realisasi angggaran yang ada harus mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. (PSa)
