Sumbawa, PSnews – Melalui Juru Bicaranya, Gitta Liesbano, SH, MKn, Fraksi PDIP Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangannya atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 pada Paripurna DPRD yang digelar Kamis (24/6) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq.
Hadir dalam Paripurna Pimpinan DPRD Lainnya Drs Mohamad Ansori, Nanang Nasiruddin SAP. Sedangakan dari Pemerintah Daerah hadir Sekda Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, MM. “Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang. Saran dan rekomendasi terkait evaluasi dan penilaian yang disampaikan melalui pendapat dewan bertujuan demi penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemerintahan,” sebut Gitta.
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pijakan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan program dan pengelolaan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian anggaran dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai, oleh karena itu penyusunan anggaran yang baik menjadi pondasi dasar bagi penataan pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.
Pembahasan evaluasi anggaran oleh eksekutif dan legislatif merupakan salah satu tugas pokok yang diamanatkan oleh undang –undang. Evaluasi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah menjadi keharusan bagi legislatif, dengan memastikan porsi anggaran sesuai kebutuhan dan dipastikan berpihak kepada kepentingan dan menguntungkan rakyat berdasarkan rasionalitas fakta lapangan dan kajian – kajian khusus pemerataan keseimbangan pembangunan baik pembangunan fisik maupun SDM antara kota dan desa, antara wilayah kota dan wilayah terisolir di kabupaten Sumbawa. “Oleh karena itu fraksi kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat detail program dengan menetapkan rumusan dicapainya dengan jelas dan terbuka serta dipastikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 terealisasi senilai Rp. 1.630.120.914.390,99 atau 99,34%. Realisasi pendapatan pada kelompok pendapatan daerah dalam apbd 2020 tersebut fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan adanya selisih penurunan dari realisasi tahun sebelumnya yaitu senilai Rp1.782.258.661.702,96 atau 97,51% urainya.
Selain itu juga dengan tidak henti-hentinya fraksi PDIP mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi strategis sumber lainnya sebagai potensi strategis peningkatan pendapatan asli daerah. “Karena fraksi kami memandang bahwa sangatlah mustahil untuk mewujudkan pembangunan maksimal dan merata dikabupaten Sumbawa tanpa ada upaya serius Pemerintah Daerah dalam peningkatan sektor PAD kita,” paparnya.
Setelah mendengar dan mencermati laporan penjelasan Bupati Sumbawa terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Sumbawa tentang pertanggungjawaban palaksanaan apbd tahun 2020. Melalui forum yang terhormat ini, fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan beberapa hal sebagai catatan, usul dan saran sebagai berikut :
- Terhadap pendapatan daerah, fraksi kami PDI Perjuangan memandang bahwa pendapatan daerah kabupaten Sumbawa sangatlah jauh api dari panggang. Hal ini sangatlah tidak sejalan dengan potensi daerah yang kita miliki. Oleh karena fraksi kami meminta keseriusan Pemerintah Daerah khususnya kebijakan pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama dalam rangka optimalisasi percepatan pembangunan daerah serta ke depan permasalahan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat menjadi permasalahan klasik bagi daerah. Untuk itu sangat penting menjadi perhatian kita bersama dan diperlukan perencanaan kebijakan yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap sektor-sektor pendapatan daerah potensial untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini perlu dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan PAD yang sah lainya sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah, tetapi bagaimana retribusi dan komponen lainnya juga berkontribusi besar dalam menopang kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah secara berkesinambungan senantiasa menggali dan memulai pengelolaan maksimal sumberdaya potensial daerah. Di samping itu pula Pemerintah Daerah juga harus melakukan evaluasi secara intens terhadap opd pengelola, dalam rangka memastikan agar pad dari potensi real maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan harapan agar peningkatan pendapatan asli daerah nantinya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Mengingat masih banyaknya sektor pembangunan yang belum bisa tercover oleh APBD yang kita miliki. Terutama pembangunan sektor infrastruktur jalan yang menjadi pondasi dasar segala sektor baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan pelayanan publik maupun politik. Hal ini sangat penting menjadi perhatian kita bersama baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
- Terhadap sektor komponen belanja daerah tahun 2020 antara porsi belanja publik dengan belanja aparatur fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa meminta agar strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan SKPD, benar-benar diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian khususnya anggaran belanja publik dapat dipastikan digunakan sebesar-besarnya dan memberi manfaat posistif terhadap kebutuhan masyarakat kabupaten Sumbawa. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan penting agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Sumbawa.
- Terkait pendapatan asli daerah (pad) tahun anggaran 2020, fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa hasil capaian program OPD dalam optimalisasi potensi daerah, perlu kreatifitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang moderat. Selain itu fraksi kami meminta mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.
- Terkait penanganan sarana infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang sangat berpengaruh terhadap laju ekonomi masyarakat seperti, jalan Orong Telu-Batu Lanteh, jalan Labangka yang terputus, jembatan cinta di desa Baru Alas, jalan Olat Rawa-Tanjung Bele, Jembatan Sukajaya desa Lunyuk Ode, jalan simpang negara Sukamaju-Kalbir kecamatan Lunyuk, jalan simpang negara Lenangguar-Orong Telu, jalan Lantung- Ropang serta sarana air bersih Lantung. Pembangunan jembatan desa Sempe kecamatan Moyo Hulu dll., fraksi kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyikapi permasalahan tersebut.
- Terhadap surat edaran bupati Sumbawa tentang pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi, fraksi kami meminta Pemerintah Daerah untuk betul-betul serius dalam mengawal dan menjalankan surat edaran tersebut, karena berdasarkan pantauan lapangan fraksi kami melihat masih banyak kegiatan masyarakat yang melanggar surat edaran tersebut, hal ini menjadi ke khawatiran kita bersama dalam hal penanganan penyebaran covid-19. Pungkas Gitta.
Adapun susunan Anggota fraksi PDI Perjuangan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sumbawa sebagai Pelindung penasehat Abdul rafiq, Ketua Fraksi ; Gitta liesbano, SH., M.Kn ; Sekretaris Drs. Saidatus Kamila Djibril dan Wakil Ketua Edy syahriansah,SE , bendahara Hj.jamila, S.Pd. SD. anggota, I Nyoman Wisma. (PSmar)
