Sumbawa, PSnews – Gerbong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai bergerak. Saat ini sejumlah figur telah mendaftarkan diri untuk mendapat dukungan dari partai politik melalui perwakilannya yang ada di daerah setempat.
Adapun tujuh Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada tahun 2020 ini, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lobok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB Muhammad Amin, mengatakan Nasdem menekankan pada mekanisme hasil survei yang harus dipenuhi bakal kandidat sebagai syarat pendaftaran untuk meminta dukungan. “Persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh pengurus Nasdem menghadapi pilkada, termasuk membahas dan menekankan mekanisme survei. Hal ini penting lantaran DPP Nasdem lebih menekankan pentingnya melakukan survei dan jangan sekali-kali hasil survei diabaikan, baik survei bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati,” tandas Muh Amin yang ditemui media ini seusai memimpin Rapat Konsolidasi persiapan Pilkada Kabupaten/Kota se- NTB tahun 2020 Sabtu (11/1/2020) di Sumbawa Besar.
Dalam rapat konsolidasi yang dihadiri pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten/Kota se-NTB tersebut, Muh Amin menegaskan bahwa survei ini akan menjadi acuan untuk penentuan calon yang akan diusung Partai Nasdem. “Dan ini yang saya minta kepada seluruh DPD Kabupaten/Kota untuk mempedomani daripada peraturan organisasi tentang aturan Pilkada yang diinstruksikan DPP,” tandasnya.
Ia menegaskan, terkait Pilkada serentak 2020 ini, Partai Nasdem tidak pernah membentuk yang namanya poros-poros.
Sementara terkait hasil penjaringan yang dilakukan di semua Kabupaten/Kota, hasilnya belum diplenokan di tingkat DPW, lantaran masih menunggu jadwal dari tim Bapilu Pusat yang akan melakukan verifikasi. “Nanti semua DPD akan menyerahkan hasil penjaringan ke DPW, kemudian diserahkan ke DPP yang selanjutnya para balon (bakal calon) yang mendaftar akan disurvei,” terangnya.
Lebih lanjut Muh Amin memaparkan, dalam kancah politik yang dianut Partai Nasdem tidak mengenal istilah poros -poros ataupun koalisi permanen. Kalaupun ada teman-teman DPD yang ingin membuat poros dalam kontestasi Pilkada, dia menganggap hal itu hanya sebatas wacana. “Intinya Partai Nasdem punya aturan PO. Dan saya informasikan bahwa sampai saat ini belum ada yang namanya koalisi yang sudah terbangun. Jika beredar foto tokoh-tokoh elit Nasdem di beberapa media sosial, itu masih bersifat penjajakan. Dan hal itu wajar-wajar saja. Demikian juga jika teman-teman yang ingin buat suatu koalisi poros silahkan saja. Namun yang perlu diingat, Nasdem punya pedoman dan mekanisme dalam penentuan calon. Persoalan koalisi nanti. Masih dalam penjajakan,” tegasnya Wagub NTB periode 2013-2018 ini.
Sementara terkait calon yang diusung atau dimajukan Nasdem pada Pilkada serentak 2020, menurutnya Muh Amin hal itu bisa dari figur internal maupun eksternal. Poinnya semua kembali kepada hasil survei. “Bila ada balon yang tidak memenuhi syarat hasil survei, maka oleh Nasdem tidak akan dicalonkan. Nah untuk itu kepada bakal kandidiat, silahkan turun bersosialisasi sedini mungkin,” sarannya. (PSjk)
