Jakarta, PSnews – Kabupaten Sumbawa kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk yang kelima kalinya, dari tahun 2012 sampai 2016. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Presiden Jokowi mengundang Kabupaten/Kota yang telah meraih WTP lima tahun bertutut-turut di Istana Negara dalam agenda Rakernas Akuntasi dan Laporan Keuangan Pemerintah 2017.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa – H Baharuddin yang mendampingi Bupati Sumbawa di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9/2017) mengatakan, Rakernas yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI juga dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan Negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ‘’Rakernas ini memiliki makna yang besar, bukan hanya dalam rangka menghadiri pemberian penghargaan WTP lima kali berturut-turut, tapi yang lebih utama adalah meningkatkan komitmen bersama pengelolaan keuangan Negara dan daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa yang tepat sasaran, efisien, disiplin dan mampu secara nyata meraih kemajuan daerah dan meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan,’’ tuturnya menyampaikan amanat Bupati.
Terhadap raihan tersebut, Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril memberikan apresiasi kepada jajaran ASN Pemkab Sumbawa dan dukungan masyarakat Sumbawa, sehingga mampu terus bersama bergerak mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat.
Namun Haji Husni mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat terlena dengan predikat WTP lima kali berturut-turut yang diraih ini. Yang paling utama adalah masyarakat Sumbawa harus tetap terus terlayani dan dapat menikmati raihan prestasi yang diperoleh oleh Pemkab Sumbawa. ‘’Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran,’’ demikian Bupati.
Pada acara Pembukaan Rakernas dimaksud, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis Penghargaan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemprov Jawa Barat, Kota Depok, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. (PSg)
