Sumbawa, PSnews – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sementara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaporan anggaran Kabupaten Sumbawa tahun 2017, diketahui cukup banyak temuan dan perlu dilakukan penataan. Terhadap hal tersebut, Pemkab Sumbawa segera menindaklanjuti hal tersebut, dengan melakukan rencana aksi.
Demikian disampaikan Sekda Sumbawa – Rasyidi kepada media ini usai menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti LHP BPK pada Senin (5/6/2017). Adapun beberapa hasil temuan BPK yang harus disikapi yakni ada sejumlah Perangkat Daerah yang masih perlu penataan dan penyempurnaan persediaan akhir tahun. Seperti untuk masalah alat tulis kantor, berapa sisa obat untuk sektor kesehatan, serta lainnya.
Selain itu, lanjut Sekda, ada beberapa temuan terkait pengelolaan aset. Salah satunya ada kendaraan roda dua yang tidak diketahui keberadaannya dan siapa yang memegang. Namun dari hasil penelurusan sementara di Samsat, sepeda motor tersebut sudah disamsat pada tahun 2016. Sehingga pihakknya meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menelusuri keberadaan kendaraan tersebut, siapa tau ada di kantor setempat. ‘’Kendaraan itu tidak hilang. Dari kantor Samsat, motor itu sudah disamsat tahun 2016 oleh pegawai. Hanya saja tidak diketahui keberadaannya di instansi mana, dan siapa pemegangnya. Ini yang saya minta seluruh pimpinan OPD untuk telusuri. Saya fikir masih ada di Pemda, hanya saja belum jelas keberadaannya,’’ terangnya.
Hal lain yang menjadi catatan BPK yakni soal aset lahan Pemda. Karena ada yang masih dikuasai masyarakat untuk digarap. Terhadap hal ini, masyarakat diminta untuk membuat pernyataan kalau lahan yang digarap tersebut memang benar milik Pemda. Sementara terhadap Perangkat Daerah terkait, agar segera membuatkan alas hak bagi lahan Pemda yang belum memiliki sertifikat. ‘’Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BPK minta untuk dianggarkan di APBD. Memang regulasinya belum jalan kalau itu dianggarkan lewat APBD, tapi saran BPK tahun ini agar dimasukkan didalam APBD, dan kita akan ikuti,’’ tutur Sekda.
Menurutnya, dalam rakor yang dihadiri para pimpinan Perangkat Daerah dan juga Camat tersebut, pihaknya meminta seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar benar-benar menindaklanjuti semua rencana aksi dari temuan BPK. Karena dari rencana aksi itu sudah jelas pimpinan Perangkat Daerah sudah menyanggupi untuk menindaklanjuti, tinggal bagaimana eksekusi dilapangan. (PSg)
