Sumbawa, PSnews – Anggota DPRD Sumbawa menanggapi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sumbawa, menyusul rendahnya serapan anggaran triwulan pertama tahun anggaran 2017 hanya sekitar 4,5 persen. Kondisi ini dianggap persoalan serius bagi sejumlah Anggota Dewan.
Sekretaris Fraksi Golkar – M Berlian Rayes, mengatakan, idealnya triwulan pertama itu serapan anggaran minimal sudah mencapai 15 persen. Sementara yang terjadi saat ini, angka 10 persen saja belum tercapai. “Kan itu pertanyaan, ini ada apa? Maka menurut saya, bahan ini harus menjadi perhatian khusus Pemda baik Bupati, Wakil Bupati, maupun Baperjakat, untuk mulai menilai kinerja pimpinan OPD yang ada,’’ tandasnya kepada wartawan Selasa (18/4/2017).
Jika kondisi ini terus dibiarkan, lanjut Berlian, misalnya ada kelalaian di masing-masing OPD, maka itu akan berdampak pada bantuan yang diberikan Pusat kepada daerah. Kalau tidak dilakukan evaluasi kinerja, maka susah akan mencapai visi misi Bupati Sumbawa. “Kami dari Fraksi Golkar hanya mengingatkan saja, agar OPD yang ada itu bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mewujudkan visi misi Bupati,’’ ujarnya.
Pihaknya di DPRD Sumbawa mengaku siap bekerjasama dengan Eksekutif. Artinya, akan mendorong program-program yang pro rakyat untuk kemajuan masyarakat dan Tana Samawa. “Bagi OPD yang kurang, harus memacu diri. Tidak boleh ada istilah pembangkangan birokrasi. Kalau itu terjadi, maka akan merugikan kita semua. Pimpinan OPD juga harus menghargai Sekda sebagai pimpinan birokrasi. Kalau pimpinannya saja tidak dihargai, apalagi yang lain,’’ tukasnya.
Apalagi menurutnya, sebagaian pejabat sudah tepat dalam penempatannya. Karena yang bekerja ini merupakan orang lama, yang hanya penempatannya saja digeser. “Apasih masalahnya sehingga serapan anggaran masih rendah? Apakah karena koordinasinya kurang, atau memang ada beberapa orang-orang di OPD itu yang tidak bisa bekerja. Sehingga inilah yang harus dievaluasi. Bagi yang berhasil harus diberikan reward,’’ tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Hanura – Muhammad Yamin. Kendati ia menilai wajar penyerapan anggaran triwulan pertama berada di bawah rata-rata, namun pihaknya tetap mendorong agar ditriwulan kedua nanti kinerja OPD harus lebih dipacu. “”Tidak masalah untuk triwulan pertama itu di bawah rata-rata. Karena daerah kita itu banyak anggaran di pengerjaan fisik teknis. Dan itu juga ada kaitannya dengan APBN melalui DAK. Sehingga masih wajar. Kecuali akhir triwulan kedua itu masih di bawah 10 – 15 persen, baru tidak wajar,’’ pungkasnya. (PSg)
