Sumbawa, PSnews – Apa yang menjadi masukan dari seluruh Fraksi di DPRD Sumbawa terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Parkir, ditampung oleh Komisi III. Untuk kemudian menjadi pertimbangan pada pembahasan selanjutnya.
Seperti masukan dari Fraksi Demokrat, juru bicara Komisi III – Muhammad Saad mengatakan, semua pengembang bisnis (Pemilik toko) harus mampu menyediakan lahan parkir yang memadai, dan aktivitas bongkar muat barang yang saat ini terjadi pada seputaran jalan Diponegoro, jalan Cendrawasih dan aktifitas depan pasar Seketeng, sanksinya akan diatur pada klausul pasal dalam Ranperda ini. “Terima kasih atas dukungan agar Ranperda Perparkiran ini dapat dibahas bersama eksekutif pada tingkat selanjutnya, dan ditetapkan sebagai Perda tanpa catatan apapun,’’ paparnya menjawab Fraksi Hanura, PAN dan Gerindra.
Terhadap masukan dari Fraksi PPP, Nasdem, dan Bintang Keadilan, Komisi III mengaku siap menampung apa yang menajdi usulan agar judul Ranperda tersebut dirubah. “Kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukannya agar nomenklatur Ranperda tentang Perparkiran diubah menjadi Panperda tentang Penyelenggaraan Parkir dan dapat menyetujui ranperda ini untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya,’’ ujarnya.
Kemudian kepada Fraksi PDIP dan Golkar, Komisi III menyampaikan terima kasih atas masukan yang meminta re-management dan perubahan sistem pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan, sehingga pada akhirnya memenuhi harapan masyarakat dan tercapainya target PAD retribusi parkir yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Terkait dengan menginventariser ulang titik-titik parkir, penentuannya akan dikeluarkan melalui SK Bupati. ‘’Terhadap seluruh pasal-pasal yang terkait dengan perparkiran, yang penekanannya pada pasal 2 untuk mengawasi penyelenggaraan parkir, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan usaha,’’ pungkasnya. (PSg)
