Sumbawa, pulausumbawanews.net – DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Senin (30/5), terkait dengan persiapan dan evaluasi pelaksanaan MXGP di Sumbawa.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdul Rafiq. Hadir Wakil Ketua DPRD Syamsul Fikri AR.SAg.M.Si dan Anggota DPRD
Sementara itu dari pemerintah daerah hadir Asisten II Lalu Suharmaji Kertawijaya ST MM bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Dihubungi selepas rapat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq menjelaskan bahwa Rapat DPRD Kabupaten Sumbawa bersama eksekutif dihadiri oleh pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Fraksi serta Anggota Badan Anggaran. “Tadi kami rapat terkait dengan beberapa hal, pertama terkait dengan pinjaman yang telah kita setujui bersama dan sebesar Rp. 55 miliar dihabiskan untuk pembeli lahan MXGP sebesar 52,6 miliar dan sisanya untuk pemagaran lahan, yang kami pertanyakan kepada daerah adalah kenapa dihabiskan semua untuk membeli lahan? Kenapa tidak juga untuk membangun infrastruktur sesuai dengan semangat kita setujui pinjaman itu bisa dikembangkan untuk kawasan samota lainnya seperti RTH dan sebagainya. Yang kedua, terkait rencana pelaksanakan MXGP pada tanggal 23 Juni sampai 25 Juni 2023 mendatang. Kami juga memberikan koreksi dan evaluasi sekaligus masukan kepada pemerintah daerah, jangan sampai kita melaksanakan event internasional, tapi jalan di tempat dan ini tidak bagus, kami minta kepada daerah agar kita tidak terlalu lama terdampak dalam pengembalian pinjaman daerah. Ikhtiarnya melalui peningkatan pendapatan daerah sehingga pinjaman itu bisa lunas melalui pendapatan yang diperoleh,” papar Rafiq.
Meski eksekutif menjelaskan bahwa ada faktor ikutan (multiplayer efek) dengan diadakannya MXGP, artinya MXGP ini sebagai momentum untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun di sisi lain, bentuk kerjasama antara Pemda dengan swasta tersebut, dimana swasta menggunakan lahan Pemda. “Apakah ada regulasi yang melarang kita bekerja sama dengan swasta ? Kenapa tidak dengan keindahan sirkuit Samota yang diakui merupakan terbaik dan paling indah di dunia kita jadikan sebagai bergaining posision (Posisi tawar yang kuat) untuk melakukan penawaran kepada penyelenggara, bahwa inilah sirkuit kami. Kalau anda mau menggunakan sirkuit ini, maka berani bayar berapa untuk daerah ? Itulah yang disebut dengan kerjasama dan ini penting kita buat regulasinya. Jangan sampai kita hanya menunggu faktor ikutan yang waktunya lama atau investasi jangka panjang, tapi harus dipercepat dengan membuat inovasi dalam bentuk kerjasama sebagai sumber pendapatan daerah,” urainya.
Kemudian Dewan juga menyarankan agar jangan melibatkan ASN terlalu jauh yang berbau MXGP seperti gotong royong dan sebagainya. “Kasihan mereka, ini sebagai masukan untuk saling membangun bukan saling menjatuhkan dan pada prinsipnya kami lembaga menginginkan event MXGP selamanya di Sumbawa dan pelaksanaan seri-seri berikutnya di Sumbawa, sehingga investasi yang besar dan tidak mudah yang dilunaskan selama 20 bulan itu dapat berdampak positif dan besar bagi masyarakat kita,” bebernya.
Disamping rasa Optimis terkait faktor ikutan Ketua DPRD juga berharap ada pendapatan yang besar dengan bargaining position keberadaan sirkuit misalnya setelah MXGP ada kejuaraan lainnya sehingga menguntungkan. “Selain ikutannya masuk, tapi pendapatan langsung juga masuk dan inilah yang kita pikirkan bersama-sama,” jelasnya.
Ditanyakan terkait dengan PON dan fasilitas sport center di Samota, ketua DPRD berpandangan bahwa untuk bisa membangun sport center itu tidak cukup dan tidak mampu mengandalkan APBD Kabupaten Sumbawa saja. Tidak mungkin bisa mengcover lewat APBD saja, kita harus mampu melobi pemerintah pusat seperti fasilitas dan sarana cabang olahraga yang diperlombakan pada PON seperti bulutangkis, sepak bola, panahan, tenis, kolam renang, lintasan sepeda, billiard, sirkuit motor, dan lain sebagainya. sebagai sport center atau pusat olahraga kami berharap 30-an cabor olahraga yang ada di SK di Sumbawa ada di dalam sport center tersebut sehingga tidak perlu kemana-mana ada di situ semua. Oleh karena itu bersama-sama dengan pemerintah daerah kita harus bisa melobi dan Kita mendorongnya,” pungkas Rafiq. (PSruf)
