Sumbawa, PSnews – Beberapa waktu terakhir, bawang merah menjadi perhatian pemerintah pusat berkenaan dengan fluktuasi harga, pasokan dan permasalahan bawang merah impor. Kebutuhan akan bawang merah setiap tahunnya terus meningkat dan di waktu tertentu akan meningkat tajam. Untuk memperpendek jalur distribusi, pemerintah mengembangkan komoditi ini di luar wilayah produsen utama (Jawa dan Sumatera) diantaranya Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Jendral (Purn) Moeldoko yang diwawancarai wartawan usai peresmian Gudang Penampungan Bawang Merah di Plampang, Senin (22/05) mengatakan, saat ini petani bawang merah kesulitan bibit unggul karena pemerintah melarang adanya impor. “Saya sudah membuat surat kepada Menteri Pertanian, setidaknya para petani bawang merah sudah diberi sedikit peluang secara terbatas impor dengan harga yang kita kendalikan. Jadi tidak boleh harganya berlebihan sehingga tidak menyulitkan petani kita,” tandas mantan Panglima TNI tersebut.
Menurut Moeldoko, jika persoalan ini didiamkan, dikhawatirkan para petani tidak mau menanam bawang lagi. Ia memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan harga bawang merah akan mahal karena tidak ada yang menanam. “Petani menanam pasti ingin untung. Harapan kita pemerintah dapat menyediakan kita benih, walaupun secara terbatas,” tegas Moeldoko.
Selain itu, persoalan harga pasca panen, sehingga HKTI membangun patner dengan beberapa pengusaha sehingga diharapkan para pengusaha benar – benar dapat menjaga kestabilan harga agar petani tidak pada posisi yang tertekan. Mengenai penggunaan pupuk oleh petani, untuk biaya pupuk dan pestisida mencapai 20 juta. Karena itu, pihaknya saat ini sedang membuat demplot dengan metode yang dikembangkan apakah kira-kira bisa berhasil di bawang merah, karena pada komoditi padi sudah gunakan dan berhasil. “Kalau itu menjadi metode yang terbaik, harganya stabil, dan hasilnya berlipat,” tukas Moeldoko. (Psj)
