Sumbawa, PSnews – Hasil evaluasi sementara Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) Setda Sumbawa terhadap serapan APBD di masing-masing SKPD, hingga Agustus 2016 baru mencapai sekitar 56,38 persen.
“Secara umum realisasi penyerapan anggaran sekitar 56,38 persen sampai 31 Agustus 2016 dari target 70,91 persen. Kelemahannya memang ada di masing-masing SKPD. Karena ini bervariasi,’’ terang Kabag APP-LPBJP Setda Sumbawa – Zulkifli yang ditemui, Senin (26/9/2016).
Adapun SKPD yang perlu digenjot, lanjut Zul, yakni Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, RSUD Sumbawa dan lainnya. Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran di SKPD tersebut jangan dilihat dari pagu anggarannya, sebab masing-masing SKPD memiliki program dan nilai yang berbeda. “Rendahnya jangan dilihat dari pagu anggaran, sebab terkait realisasi belanja APBD ini masing-masing SKPD, seperti di PU itu cukup banyak karena terkait infrastruktur,’’ paparnya.
Kasubag Pengendalian – Irfansyah menambahkan, gambaran pekerjaan fisik di sejumlah SKPD rata-rata kontraknya berakhir bulan Desember mendatang. Seperti di Dikes hingga pertengahan Desember, dimana ada 11 puskesmas yang dilelang. Realisasi fisiknya sekitar 40-50 persen secara rata-rata. Sehingga kalau dilihat dari perkembangan di lapangan, seperti contoh di bagian barat memang progresnya sesuai target, sehingga pihaknya optimis ini bisa dirampungkan.
Kemudian di Dinas PU yang tersisa untuk pekerjaan fisik yaitu hotmix, rata-rata pekerjaanya sudah 70-80 persen. Di Dinas Kelautan dan Perikanan tendernya ada 3 paket yakni pengerjaan kantor Dislutkan, revitmen di Labuhan Bua, dan revitmen di Tanjung Pengamas. “Kalau kantor Dislutkan sendiri kontraknya berakhir sampai Desember dan sekarang sudah 50-60 persen fisiknya. Kita prediksi bisa tuntas sampai akhir tahun, berdasarkan progres yang terjadi dari bulan ke bulan. Kemudian untuk revitmen memang kemarin terjadi gagal tender untuk di Tanjung Pengamas, sehingga proses pelaksanaannya agak terlambat. Sehingga sekarang progresnya belum terlalu masih dibawah 50 persen, dan itu akan terus dipacu,’’ tukasnya.
Sementara di Dinas Pertanian memang fisiknya tidak ada yang ditender, semuanya pengadaan langsung dan kontraknya 90 persen sudah berakhir. Untuk Dinas Pendidikan Nasional, pekerjaan fisik swakelola DAK yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Sekarang sudah dalam proses persiapan fisik di lapangan atau dalam tahap transfer ke sekolah untuk biaya pembangunan. (PSg)
