Sumbawa, PSnews – Mutasi Aparat Sipil Negara dalam kepemimpinan Bupati – HM Husni Djibril dan Wakil Bupati – Mahmud Abdullah dipastikan akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus 2016. Selama menjabat, Bupati menangkap, mulai terjadi kegalauan di lingkungan ASN lingkup Pemkab Sumbawa. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya realisasi belanja daerah dalam tahun ini.
Haji Husni – panggilan akrab Bupati yang ditemui Pulau Sumbawa News, Kamis (21/7/2016) menjelaskan, mutasi yang dilakukan nanti merupakan kewajiban pemimpin daerah dalam mencari partner kerja di birokrasi. Sebagai Kepala Daerah, Haji Husni berkeinginan menempatkan orang-orang yang betul-betul bekerja dengan baik. “Karena Husni-Mo ingin menciptakan Sumbawa yang hebat dalam bekerja dan berinovasi. Salah satu tolak ukur kita nanti adalah hasil evaluasi tentang kinerja mereka, disamping hasil asessment. Maka penilaian dari asessor itu juga sebagai hasil dari asessment tentu juga jadi pertimbangan. Yang tadinya harus kita lakukan promosi bisa juga tidak. Karena ada kinerja yang memang tidak terbangun dengan baik. Makanya saya sampaikan dari pertama, pendekatan kita bukan kepentingan politik,’’ tegas Bupati.
Untuk itu, Bupati meminta agar jajarannya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepada seluruh ASN diminta untuk tidak terpengaruh terhadap isu mutasi. Apalagi itu baru bisa dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus sesuai aturan yang berlaku. “Didukung atau tidak didukung yang penting pendekatan kita tetap berdasarkan undang-undang. Artinya saya ingin mengensampingkan kepentingan politik. Karena ini birokrasi yang bekerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Kalau kita paksakan, saya kira ini akan menjadi bumerang buat pemerintahan kedepan,’’ jelasnya.
Bahkan dalam waktu dekat akan dibentuk panitia seleksi (Pansel) untuk menentukan pejabat eselon III yang akan naik ke eselon II. Terutama mengisi kekosongan jabatan yang masih lowong. “Ini kan kabinet. Perangkat kerja yang akan membantu saya selama lima tahun, tentu akan memilih orang-orang baik, orang-orang yang berkompeten dan punya integritas. Pemerintah harus menjamin pelayanan publik itu harus baik, betul-betul maksimal,’’ pungkasnya. (PSg)
