Sumbawa, PSnews – Hujan interupsi terjadi di Sidang Paripurna DPRD Sumbawa Rabu (11/5/2016). Para anggota membahas terkait penertiban Pasar Seketeng yang dilakukan Tim Terpadu bentukan Pemda.
Saat Pimpinan Sidang akan menutup rapat, Ketua Fraksi Hanura – Muhammad Yamin mengajuan interupsi. Ia meminta agar penertiban Pasar Seketeng dihentikan untuk sementara waktu. Mengingat pada pertemuan sebelumnya dengan para pedagang, disepakati akan dilakukan pertemuan dengan Eksekutif, untuk membicarakan dan mencari solusi terkait hal tersebut. Namun sebelum pertemuan dilaksanakan, Tim sudah bergerak di lapangan dan nyaris terjadi bentrok. “Kami sangat menyayangkan hal ini. Seharusnya kita musyawarah dulu baru ada tindakan, apalagi dalam penertiban itu, seluruh unsur keamanan dilibatkan sehingga kesannya menakut-nakuti masyarakat,’’ tandasnya.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Fraksi PPP – Rusli Manawari. Ia meminta untuk saling menghargai dalam penertiban pasar Seketeng. Sehingga tidak menimbulkan konflik di lapangan. Pola koordinasi dan komunikasi harus terbangun antara Eksekutif dan DPRD, agar keputusan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri. “Dari hearing sebelumnya (Dengan pedagang) kami meminta agar tidak dilakukan penertiban dulu, sambil menunggu hasil pertemuan dengan SKPD terkait. Tetapi kenapa ini tidak diperhatikan,’’ ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Gerindra – Andi Rusni mengaku sepakat dengan langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan penertiban pasar Seketeng. Namun terlebih dahulu harus dilakukan pendekatan persuasif. “Ini langkah maju dari Pemerintah Daerah, tapi jangan samakan Sumbawa dengan Jakarta. Para pedagang ini adalah bagian dari masyarakat kita,’’ tutur Andis – akrab Ia disapa.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat – Syamsul Fikri menjelaskan, langkah yang dilakukan Pemerintah adalah penertiban, bukan penggusuran. “Saya melihat ada indikasi kriminalisasi dan premanisasi di Pasar Seketeng, ini yang harusnya ditertibkan,’’ tukasnya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbawa – Ilham Mustami yang memimpin sidang menyatakan, terkait penertiban ini dibicarakan dengan Tim Terpadu dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan solusi terbaik. “Terimakasih atas usul, saran dan masukan dari para anggota, yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk dimusyawarahkan dengan pihak eksekutif,’’ pungkasnya.
Sidang paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, serta para kepala SKPD lingkup Pemkab Sumbawa. (PSg)
