Mataram, pulausumbawanews.net – Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi NTB dalam rangka memperdalam implementasi Balai Mediasi Rabu (27/4). Rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq
Rombongan DPRD Sumbawa diterima oleh Dr Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M selaku koordinator penyelesaian sengketa Balai Mediasi NTB, bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTB dan jajaran.
Abdul Rafiq dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda tentang Bale Mediasi, sehingga untuk implementasinya dibutuhkan percepatan dan pengayaan referensi. “Kami memimpin rombongan Kunjung Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa bermaksud mendapatkan arahan dari Balai Mediasi NTB sekaligus bersilaturahmi sehingga pembentukan Bale mediasi di Kabupaten Sumbawa dapat terealisasi denga segera,” tandas Rafiq.
Pihaknya ingin mengetahui sejauhmana latar belakang pendirian Balai Mediasi NTB. Lalu apa saja yang perlu diserap oleh Kabupaten, baik teknis, mediator dan perangkat yang terlibat. “Kemudian apa saja hambatan dan bagaimana efektivitas keberadaan Balai Mediasi tersebut, sehingga keberadaan bale mediasi tersebut berdaya guna dan berhasil guna,” paparnya.
Koordinator Balai Mediasi NTB Dr Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M menjelaskan bahwa pada saat awal pembentukan, hambatan yang ada adalah dalam perekrutan mediator. Ketua Balai Mediasi awalnya menunjuk dari unsur akademisi, tokoh adat dengan berkoordinasi dengan majelis adat, yang punya kecakapan terkait mediasi masyarakat. “Di awal memang SDM belum dilengkapi dengan persyaratan teknis sertifikat mediator, namun baru punya pengalaman secara alamiah. Kemudian Ketua Balai mediasi merancang Diklat pelatihan mediator yang bekerjasama dengan beberapa lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung yang dapat melaksanakan pelatihan mediator. Dan setelah dilatih Alhamdulillah sebagian besar SDM balai mediasi lulus mendapatkan sertifikat mediator,” beber Dr Hilman.
Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI ( Perma ) No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator itu harus bersertifikat. “Saat itu embrio balai mediasi sudah ada sehingga Balai mediasi meminta kepada Mahkamah Agung saat ada seminar di NTB untuk mempertimbangkan pelaksanaannya di NTB. Apakah tidak bisa diubah Perma tersebut karena banyak tokoh agama, tokoh adat yang bisa menyelesaikan kasus sengketa walaupun tidak dibekali sertifikat mediator dan kesepakatan damainya pun bisa diminta penguatan di Peradilan. Kemudian merespon dinamika yang ada, terbitlah Perma no 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang memberikan peluang bagi mediator bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat, sehingga memberikan peluang bagi Balai Mediasi untuk merekrut orang-orang yang punya kapasitas dalam menyelesaikan konflik dan keputusan perdamaiannya bisa dikuatkan pengadilan,” paparnya.
Sementara kendala yang lain adalah kesekretariatan. Awalnya difasilitasi oleh Kesbangpol Provinsi NTB sebagai tempat beraktivitas. Seiring berjalannya waktu diberikan kantor khusus di bekas rumah dinas Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB.
Terkait dengan penganggaran, di Perda no 9 tidak diperkenankan ada upah atau honorarium. Meski demikian bisa dikreasikan di masing masing Daerah karena minat dan animo masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ada tantangan dan beban yang berat.
Sementara operasional Sekretariat Balai Mediasi menggunakan anggaran hibah dari Kesbangpol. Dan untuk kabupaten Sumbawa perlu diperhatikan anggarannya. “Ketua yang awal merekrut mereka yang memiliki pekerjaan, sehingga tidak menjadi masalah upahnya, karena kerja di Balai mediasi itu termasuk kerja sosial atau volunter,” ungkapnya.
Untuk pembentukan Balai Mediasi di Desa perlu juga didampingi sehingga yang diatur di Perdes tidak jauh dengan yang ada di Perda. Misalnya dari 10 orang yang ada di balai Mediasi di Desa ada 3-4 orang yang bersertifikat mediator agar ligitimasi kelembagaannya terukur karena terkadang ada lembaga peradilan yang menolak keputusan Balai mediasi karena tidak ada mediator yang bersertifikat sebagaimana diatur dalam perma no 1 tahun 2016 yang memberikan peluang bagi madiator bersertifikat. Sehingga kombinasi pilihan dalam merekrut SDM di balai Mediasi perlu diperhatikan seperti juga adanya keterwakilan perempuan karena banyak kasus yang membutuhkan sentuhan perempuan seperti perceraian, kekerasan rumah tangga hak asuh anak dan sebagainya.
Diakhir dialog Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq bersama seluruh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa berfoto bersama dan menyerahkan tali asih kenang kenangan kepada Bakesbangpol Provinsi NTB. (PSruf)
