Sumbawa, PSnews – Upaya melakukan penataan dan pengembangan seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa terus dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar). Selain sudah menyiapkan regulasi, tinggal mendorong penguatan keterlibatan para pelaku usaha dalam pengembangan dimaksud.
Hal itu ditegaskan Kepala Dispolar Sumbawa – Junaidi kepada wartawan Jumat (11/1). Saat ini pihaknya sedang mendorong agar para wisatawan mendapatkan informasi tentang kalender event yang akan terlaksana. Pertemuan dengan para pihak terkait bakal dilaksanakan, sehingga akhir Januari nanti kalender event untuk lokal Sumbawa bisa diselesaikan. Selanjutnya juga akan dilakukan pertemuan dengan para pelaku wisata, guna memikirkan bagaimana memasarkan sesuatu yang memiliki nilai jual sesuai dengan pasar. “Sekarang karena sudah tahap menjual momen dan potensi di Sumbawa, maka kita coba ingin membuat event itu lebih kepada selera pasar. Sehingga dampak dari target untuk meningkatkan kunjungan wisata tetap akan bisa kita dapat,’’ paparnya.
Ia menyebutkan, ada dua event nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Pertama dalam Sail Indonesia 2019 Sumbawa sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Jadwal pelaksanaannya dilakukan pada bulan September mendatang. Kini pihaknya sedang berkoordinasi dengan para pelaku pengelola wisata bahari tingkat pusat untuk penetapan lokasi acara puncak di sekitar Teluk Saleh.
Selanjutnya yakni Festival Pesona Moyo yang juga sudah ditetapkan sebagai salah satu event nasional. Di satu sisi pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mengadakan festival. Harapannya nantinya, upaya yang dilakukan bisa menarik minat para wisatawan.
Dikatakan, dalam pengembangan destinasi wisata saat ini sudah ada dua Perda terkait pariwisata, yakni Perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata dan Perda tentang usaha prioritas. Dengan begitu, upaya selanjutnya yang akan dilakukan yakni pelibatan para pelaku wisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah ke pihak luar. “Dari segi perencanaan dan regulasi kita sudah siap. Tinggal sekarang kita bagaimana penguatan di tingkat pelaku wisatanya. Dalam hal ini Pokdarwis, desa wisata maupun pelaku lainnya. Yang jelas keterlibatan pelaku dan masyarakat sekarang ini agar yang sudah kita kemas dan kembangkan itu bisa terimplementasi,’’ terangnya.
Puluhan Desa Wisata Sudah Terbentuk di Sumbawa
Di bagian lain, Junaidi mengungkapkan, di Kabupaten Sumbawa sudah dibentuk puluhan Desa Wisata dalam mendukung pengembangan sektor wisata di daerah. Upaya ini akan terus dilakukan Pemda Sumbawa melalui Dispopar, bahkan berencana mengusulkan penetapan Desa Wisata ke Pemprov NTB dan Pusat.
Saat ini ada pola pengembangan wisata yang mulai dilakukan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Sumbawa, yakni pengembangan wisata berbasis desa dalam bentuk desa wisata.
Pemda Sumbawa sudah menetapkan 29 desa sebagai desa wisata pada tahun 2018 lalu. Pihaknya juga mengusulkan 15 desa lainnya ke Pemprov NTB dalam tahun ini. Sedangkan beberapa desa lain akan diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. “Kita sudah menetapkan tahun kemarin 29 desa dan sudah kita buatkan profilnya. Kebetulan ini kita padukan, kita dorong ke provinsi. Ternyata disambut oleh provinsi sudah mengembangkan 100 desa wisata di NTB. Makanya kita sudah mengusulkan 15 desa wisata. InsyaAllah nanti selain yang 15 ini, juga kita ingin dorong beberapa desa lagi kita ingin usul ke pusat,’’ tandasnya.
Agar berjalan baik, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi bersama beberapa instansi terkait, untuk menyatukan program dimaksud. Sehingga keterlibatan dinas terkait juga bisa dilakukan dari awal perencanaan. “Kita akan melakukan rapat koordinasi dulu dalam rangka mempersiapkan desa-desa yang akan kita usulkan dan yang telah kita usulkan serta juga nanti desa lain yang memang perlu segera kita usulkan,” ujarnya.
Dengan dibentuknya desa wisata ini, banyak hal yang bisa ditangani, diantaranya terkait lingkungan sekitar desa dan mendorong keterlibatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi di desa. (PSg)
