Sumbawa, PSnews – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa menduga adanya oknum ASN nakal di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal itu disampaikan secara resmi pada sidang paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi Dewan tentang penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017, pada Kamis (7/9/2017).
Fraksi PPP DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya – Ismail, mengharapkan antara eksekutif dengan DPRD bisa tetap terjalin hubungan yang harmonis sebagai bentuk kemitraan sesuai harapan bersama menuju Sumbawa hebat dan bermartabat. Sehingga dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan, serta program-program yang sudah direncanakan dengan baik dan rapi tidak terjadi miskomunikasi. Bahkan dalam kesempatan itu, Fraksi PPP juga meminta Pemda menyikapi segala permasalahan yang ada di OPD ‘nakal’. Dimana ada oknum ASN yang diduga mengadu domba dua lembaga ini. “Hal ini harus disikapi secara serius dan tegas agar tidak menjadi penyakit kronis,’’ tukasnya.
Begitu pula yang disampaikan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya – Hamzah Abdullah yang menyatakan, ada OPD yang masih lambat dan lalai dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya, yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran daerah. Untuk itu pihaknya meminta Bupati untuk dapat sesegera mungkin melakukan evaluasi secara mendalam agar akselerasi roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.
Bahkan secara jelas disebutkan oleh juru bicara Fraksi Hanura – Akhmad Junaidi, berkaitan dengan lamanya penyerapan anggaran di Dinas PU Sumbawa, tidak lepas dari lambannya realisasi program-program yang ada. Bahkan diungkapkan satu hal miris yang diduga terjadi di Dinas tersebut, yaitu adanya dugaan pungutan atau jual beli paket proyek pembangunan fisik teknis berkisar 10 sampai 20 persen dari nilai proyek. “Karena hal ini sudah menjadi bagian dari indikasi korupsi, maka melalui kesempatan ini, kami sangat mengharapkan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Sumbawa dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Hal ini demi terciptanya pembangunan yang bermanfaat dan bermartabat di daerah ini,’’ harapnya.
Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya – Hairil mengatakan, terhadap masih ditemukannya dugaan pungli di bidang pendidikan, pihaknya mendorong Pemda untuk segera melakukan reposisi jabatan baik di kalangan sekolah hingga pada kepala OPD. Begitu juga di OPD-OPD lainnya yang belum mampu bekerja maksimal, hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi Bupati Sumbawa untuk segera melakukan reposisi jabatan. “Berbicara tentang pola kemitraan yang terjalin selama ini antara eksekutive dan legislative, saat ini kita dihadapkan pada kondisi yang begitu menyedihkan, bahkan sangat ironis. Bagaimana tidak, komitmen-komitmen yang sudah terbangun di dua lembaga ini, seakan luluh lantah dan hancur berantakan dihempas badai inkonsistensi yang dimainkan oknum-oknum yang memanfaatkan lemahnya sumber daya manusia dalam birokrasi di bidang-bidang tertentu pada pemerintahan saat ini,’’ pungkasnya. (PSg)
