Perlu Ada Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pemerintah

Sumbawa, PSnews – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing bersama Managemen Akper Samawa, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumbawa, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta Dinas Kesehatan Sumbawa pada Selasa (1/8/2017). Pertemuan itu membahas lulusan sekolah kesehatan yang sulit mendapatkan pekerjaan, mengingat masih berlakunya moratorium penerimaan PNS, dan juga keterbatasan fasilitas pemerintah disektor kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, Pustu dan lainnya, dengan tidak meratanya jumlah tenaga kesehatan dimasing-masing fasilitas tersebut.

Anggota Komisi IV – Andi Rusni yang memimpin pertemuan tersebut menyebutkan, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan dalam hearing tersebut, diantaranya meminta pemerataan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pasalnya sejauh ini hal tersebut dinilai belum merata. “Ada di beberapa Puskesmas itu jumlah tenaga kesehatannya cukup besar, tapi di daerah-daerah terisolir jumlahnya sangat kecil. Saya ambil contoh di Kecamatan Orong Telu hanya empat orang tenaga perawat, sementara di Labuhan Badas itu sampai 40-an. Itu baru data dari Dinas Kesehatan, belum data berdasarkan fakta di lapangan. Karena kami sangat yakin bahwa di lapangan terutama Puskesmas, jauh kenyataannya lebih besar dari pada data yang ada di Dikes,’’ beber Andis – sapaan akrabnya.

Selanjutnya pihaknya meminta agar Dinas Kesehatan melakukan penertiban terhadap penerimaan tenaga kesehatan. Artinya penerimaan tenaga kesehatan itu dilakukan satu pintu melalui dinas saja. Jangan kemudian puskesmas diam-diam juga menerima tenaga kesehatan. “Jangan sampai nantinya data antara dinas kesehatan dengan Puskesmas ternyata tidak sama, karena penerimaan yang dilakukan langsung di Puskesmas tidak mempertimbangkan aspek pemerataan dan lainnya,’’ tukasnya.

Bahkan pihaknya juga mengharapkan di tahun 2018 mendatang, ada inovasi dari Pemerintah agar dibuka peluang bagi tenaga kesehatan untuk bisa diterima sebagai tenaga yang siap ditempatkan di daerah terisolir. Dengan catatan pemerintah menyediakan insentif yang pantas untuk mereka. “Tadi kami minta untuk mengkaji secara aturan main, ketika memungkinkan maka kita nanti akan mendorong ada formasi yang disediakan sebagai pegawai kontrak mungkin namanya untuk ditugaskan di daerah terpencil itu. Harapan kami paling tidak dalam setahun itu bisa tercover daerah-daerah yang sulit seperti Orong Telu, Ropang dan lainnya. Karena susah orang mau bertugas disana, kalau memang tidak ada ketersediaan sama sekali, seperti tidak ada insentif, tidak ada fasilitas dan lainnya,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *