Sumbawa, PSnews – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa – Muhammad Yamin menduga ada maksud lain dari upaya merger PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Provinsi NTB oleh Pemprov. Ia mengindikasikan ada oknum pejabat di Pemprov NTB yang secara pribadi ingin mengambil kesempatan dibalik rencana merger ini.
“Saya menduga bahwa dibalik ini ada kepentingan-kepentingan lain dari pribadi-pribadi yang ingin mengambil kesempatan dari merger tersebut. Umpamanya kalau merger ini terjadi, maka dia bisa saja diangkat menjadi dewan komisaris atau lainnya,’’ sebut Yamin kepada Pulau Sumbawa News Selasa (17/1/2017).
Ia juga menduga komunikasi tentang marger ini juga terbangun dengan para anggota DPRD NTB, sebab ada kesan DPRD NTB mendukung dilakukannya merger tersebut. Seharusnya dilakukan analisa terlebih dahulu, terutama terkait pertimbangan untung ruginya bagi Kabupaten apabila semua BPR di NTB digabungkan.
Bahkan Abe – panggilan akrab politisi Hanura Sumbawa ini, juga menduga ada persekongkolan di balik keinginan merger ini, terutama dari sikap para direksi khususnya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Seharusnya direksi terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati sebagai pemegang saham. Namun itu tidak dilakukan, bahkan justru terkesan jalan sendiri. Apalagi dengan munculnya beberapa kasus di BPR NTB Sumbawa. Karena apabila merger berhasil, maka kasus-kasus yang ada di dalam BPR NTB Sumbawa akan tertutupi. Terlebih kantor pusat akan pindah ke provinsi, tidak lagi di Sumbawa.
Untuk itu Abe menyarankan seharusnya Pemprov NTB lebih fokus melakukan pembenahan Bank NTB. Misalnya dengan memberikan support ke Bank NTB secara maksimal agar menjadi lebih survive. “Seyogyanya Pemerintah Provinsi itu benahi saja Bank NTB yang sudah ada. Memberikan support ke Bank NTB. Ini yang harus dipikirkan,’’ pungkasnya. (PSg)
