Sumbawa, PSnews – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan berbagai upaya guna meminimalisir bahkan menghindari terjadinya kebocoran pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sidang paripurna Kamis (17/11/2016), Fraksi PDIP melalui juru bicaranya – Indra Herwansyah, mengungkapkan, untuk komponen lainnya yang merupakan sumber PAD yang sah belum menunjukkan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah termasuk penerimaan pembiayaan dari BUMD. Sehingga Pemda perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah termasuk penerimaan pembiayaan.
“Khususnya penerimaan pembiayaan dari laba BUMD, komponen ini sudah seharusnya digerakkan dan mampu menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi daerah, tidak seperti kondisi saat ini dimana BUMD hanya mampu menerima penyertaan modal tanpa ada kemampuan mengembalikan ke daerah. Perusda misalnya sejauh ini belum menunjukkan kontribusi positif bagi daerah, Pemda sudah waktunya mengambil langkah-langkah konkrit terhadap permasalahan Perusda baik berkaitan dengan manajerial, modernisasi usaha, stabilisasi usaha dan eliminasi kelemahan usaha,’’ paparnya.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya – Budi Kurniawan yang mengharakan agar Pemda melalukan evaluasi dan monitoring terhadap obyek PAD serta berupaya sejauh mungkin untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran pendapatan daerah pada beberapa obyek.
Seperti retribusi parkir, dimana menurut penjelasan Bupati Sumbawa, bahwa PAD mengalami penurunan pada retribusi parkir. Sementara faktanya di lapangan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi serta kawasan parkir yang semakin banyak.
“Hal ini perlu dilakukan evaluasi terutama terhadap peluang kebocoran pendapatan, mulai dari praktek pungli petugas parkir hingga terhadap dugaan permainan oknum yang bertugas melakukan pengelolaan hasil penarikan retribusi parkir,’’ ujarnya.
Kemudian retribusi pasar, Fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya melakukan identifikasi terhadap kebocoran pendapatan daerah melalui pajak pelayanan pasar karena sangat berpengaruh terhadap menurunnya nilai pendapatan daerah.
“Kami mengharapkan agar Pemda dapat lebih serius dalam menginventarisir jumlah obyek pajak hiburan yang memberikan jasa penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Sumbawa termasuk pagelaran kesenian, pameran, olah raga, pacuan kuda serta beberapa hiburan karaoke keluarga yang tumbuh dan berkembang di kabupaten sumbawa serta memiliki jumlah konsumen yang semakin meningkat,’’ tandasnya.
Begitu pula Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicaranya – Irwandi meminta Pemda untuk menutup kebocoran pendapatan daerah dengan melakukan pengawasan yang intensif serta tindakan tegas terhadap oknum aparat yang nakal, sehingga kebocoran PAD tidak terjadi lagi pada tahun anggaran berikutnya. (PSg)
