Sumbawa, PSnews – Sebanyak empat orang pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa resmi dilantik Rabu (14/9/2016). Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/268/VIII/KA/KP.02.00/2016/BNN, dan Keputusan Nomor KEP/269/VIII/SU/KP.02.00/2016/BNN tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
Dalam SK tersebut, mengangkat Kompol Syirajuddin Mahmud sebagai Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, Emy Supatni sebagai Kasubbag Umum BNNK Sumbawa, Nursyafruddin sebagai Kasi Pencegahan dan Dayamas BNNK Sumbawa, serta H. Muhammad Surkati sebagai Kasi Rehabilitasi BNNK Sumbawa. Para Pejabat Struktural BNNK Sumbawa dilantik langsung oleh Kepala BNN Provinsi (BNNP) NTB – Riyanto, di aula lantai 3 kantor Bupati Sumbawa. “Upacara pelantikan pejabat struktural BNN Kabupaten Sumbawa bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi memang sudah mendesak dari Pemerintah Pusat,’’ terang Riyanto dalam sambutannya.
Diungkapkan, BNNK Sumbawa merupakan salah satu dari 16 BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang disetujui oleh Menpan-RB. Sehingga pihaknya bersyukur NTB mendapat satu jatah untuk pendirian BNNK. Diharapkan dengan keberadaan BNNK Sumbawa dapat mengikis peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan. “Ini menjadi kebanggaan kami di BNN Provinsi NTB, karena memang kita juga mengajukan semua Kabupaten/Kota diseluruh NTB ini, tapi memang Sumbawa yang paling getol. Semua persyaratan dipenuhi, dan ini menjadi hasil yang bisa kita saksikan hari ini,’’ tegasnya.
Kepada Pemda Sumbawa, Riyanto berharap agar BNNK Sumbawa ini bisa didukung, seperti penyediaan lahan untuk kantor serta anggaran untuk mendukung operasional pejabat yang bertugas. Termasuk soal bantuan personil oleh Polres Sumbawa.
Sementara Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril menyatakan, sejarah pembentukan BNNK Sumbawa tidak terlepas dari adanya kekhawatiran Pemda dan masyarakat akan maraknya peredaran gelap narkoba di Tana Samawa. Demikian pula Pemerintah Pusat melihat permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan makin serius sehingga mendorong presiden untuk menata kembali regulasi dalam menghadapi ancaman bahaya narkoba dengan menerbitkan berbagai peraturan salah satunya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas.
Adanya PP tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemkab Sumbawa dengan membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumbawa tahun 2010 dimana Wakil Bupati Sumbawa menjabat sebagai Ketua-nya. Selama kurun waktu 6 tahun, tantangan yang dihadapi BNK Sumbawa semakin berat dan menuntut Pemda untuk meminta pemerintah pusat agar membentuk BNN di Kabupaten Sumbawa. Ini dilakukan agar dalam menghadapi kondisi darurat narkoba yang dialami Kabupaten Sumbawa, institusi terkait dapat bekerja secara maksimal dan terarah. “Di Kabupaten Sumbawa sendiri, kasus peredaran gelap narkoba sudah merambah hingga ke desa-desa. Ini dibuktikan dengan keberhasilan aparat penegak hukum beberapa waktu lalu menangkap pelaku terkait narkoba di Kecamatan Labangka di Berora Kecamatan Lape dan juga di Kecamatan Empang dengan barang bukti umumnya berupa sabu-sabu,’’ ungkapnya.
Terkait harapan BNNP NTB soal kantor BNNK Sumbawa, Bupati mengaku akan berupaya menyediakan kantor bagi BNNK Sumbawa. Pasalnya saat ini Pemkab Sumbawa masih membutuhkan sejumlah bangunan untuk difungsikan sebagai kantor, menyusul telah disetujuinya perubahan OPD oleh DPRD Sumbawa belum lama ini. “Apa yang menjadi harapan bapak kaitannya dengan Kantor BNNK akan menjadi pemikiran kami. Apalagi saya dengan Kepala BNNK ini sudah menjadi sahabat sejak dulu. Sehingga jangan sampai sahabat saya ini berkantor di sembarang tempat, sementara yang kita butuh organisasi ini adalah merupakan penyelamat masyarakat Sumbawa secara keseluruhan,’’ pungkasnya. (PSg)
