Sumbawa, Psnews – Dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumbawa menggelar Pra Musrenbang di aula lantai 3 kantor Bupati Rabu (16/03/2016). Kepala Bappeda Sumbawa – Iskandar dalam laporannya menjelaskan, Pra Musrenbang RKPD merupakan salah satu rangkaian dari tahapan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang di tingkat kecamatan, dan dilanjutkan dengan forum gabungan SKPD bidang ekonomi. Forum tersebut untuk menyelaraskan hasil Musrenbang tingkat kecamatan dengan rancanagan rencana kerja SKPD. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten direncanakan akan digelar pada 23 dan 24 Maret 2016.
Selanjutnya H. Ande panggilan akrab Kepala Bappeda menambahkan, Pra Musrenbang RKPD bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah, memutakhirkan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berdasarkan kesepakatan pada forum gabungan SKPD menjadi rancangan RKPD tahun 2017 serta merumuskan daftar kegiatan yang belum bisa terakomodir dalam rancangan RKPD tahun 2017 beserta alasannya.
Sementara Wakil Bupati Sumbawa H. Mahmud Abdullah dalam sambutan pembukaannya menyampaikan, dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa periode 2016-2020 masih dalam proses penyusunan dan penyelarasan. Walau begitu, visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun kedepan sudah tertuang di dalam rancangan awal RPJMD Sumbawa. Hanya saja perlu dilakukan penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa (2005-2025), serta dalam waktu dekat perlu dikonsultasi-publikkan untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholders pembangunan, sehingga apa yang ingin diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang dapat selaras dengan yang dirancang didalam RPJMD lima tahun kedepan, terutama terhadap pengalokasian program dan kegiatan unggulan.
Haji Mo berharap kepada semua SKPD teknis dan para peserta forum, agar dapat menghasilkan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2017 yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah saat ini. Sehingga untuk waktu yang akan datang permasalahan yang sama tidak terulang kembali.
Disamping itu, kemampuan sumberdaya yang dimiliki Daerah, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaranperlu dicermati. Ini penting dilakukan mengingat hampir bisa dipastikan bahwa terhadap semua kegiatan yang secara teknis layak untuk diakomodir dalam rancangan rencana kerja SKPD dan/atau rancangan RKPD, tentu tidak semuanya bisa dibiayai melalui APBD kabupaten, namun diperlukan pembiayaan yang bersumber dari APBD provinsi, APBN serta sumber pembiayaan lainnya. ‘’Untuk itu, melalui forum ini pula saya harapkan agar kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui APBD provinsi dan APBN harus pula memperhatikan kebijakan nasional, prioritas dan program-program unggulan pemerintah provinsi, serta cermat dalam melihat dari sisi kewenangan penanganannya, sehingga pada saatnya apa yang kita usulkan di musrenbang tingkat Provinsi dan musrenbang Nasional akan lebih efektif dan efisien,’’demikian Wabup. (gunk)
