Sumbawa, PSnews – Panwaslu Kabupaten Sumbawa terancam kekurangan anggaran untuk penyelenggaraan pemilukada dalam hal pengawasan. Karena dana yang diberikan pemerintah daerah hanya Rp 3,2 miliar. Bagi Panwaslu, dana ini belum cukup untuk memaksimalkan pengawasan dan menunjang kinerja jajaran panwaslu hingga tingkat Desa.
Panwaslu mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 5 miliar. Karena dianggap kebutuhan riil senilai Rp 8 miliar lebih. Di dalam penggunaan anggaran tersebut nantinya ada pokja seperti Gakumdu, penyelesaian sengketa dan pungut hitung. Selain tu juga akan melibatkan pihak eksternal seperti sosialisasi di media massa dan perguruan tinggi.
Terhadap usulan penambahan anggaran Panwaslu Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, ditemui Rabu (22/07/2015) mendukung penambahan anggaran tersebut. Budi berpendapat agar usulan tambahan anggaran harus dikomunikasikan kepada pemerintah selaku eksekutif dengan cara yang baik.
“Saya pikir ini harus dikomunikasikan dengan baik, karena eksekusi anggaran oleh eksekutif, kami berharap pengawasan berjalan baik. Solusinya Panwaslu bertemu dan berkoordinasi dengan baik. Kami mendukung kalau memungkinkan kenapa tidak,” terang Budi.
Ia menambahkan, dalam hal pelaksanaannya anggaran Pemilukada dapat dieksekusi tanpa melalui pembahasan anggaran. (PSb)
