Sumbawa, PSnews – Kondisi armada pemadam kebakaran di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sumbawa sangat memperihatinkan. Dari enam armada yang ada, hanya satu yang berfungsi. Kondisi ini pun yang mengundang anggota Damkar mendatangi kantor Bupati Sumbawa guna menuntut pengadaan armada yang layak.
Terhadap hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa – Mukmin mengaku, usulan pengadaan mobil Damkar tetap dilakukan. Karena BPBD yang menaungi UPT Damkar tidak memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) khusus, sehingga usulan pengadaan dilakukan melalui Bagian Aset.
Kendala lain yang menjadi penyebab lambatnya proses pengadaan ini yakni karena Unit Damkar secara nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sementara BPBD berada di Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB). “Damkar ini di bawah Kemendagri. Berbeda dengan kita di BNPB. Ini lain Kementerian. Kalau saja satu Kementerian, mudah kita akses komunikasi,’’ ujarnya.
Namun, lanjut Mukmin, karena di Kabupaten Sumbawa Unit Damkar masuk di BPBD, maka untuk penyusunan anggarannya nanti dilakukan bersama-sama. Termasuk pengajuan untuk pengadaan sarana dan lainnya.
Bahkan guna memenuhi standar operasional dan ketersediaan mobil Damkar di Kabupaten Sumbawa, Pemda akan membantu pengadaan armada melalui APBD. Pengadaan ini di luar usulan yang diajukan ke Kementerian. “Kalau 2017 nanti sudah bisa dianggarkan, maka tiap tahun nanti akan dianggarkan untuk satu armada. Ini melalui APBD di luar Kementerian. Kalau dari kementerian, kita sudah koordinasi. Kami sudah sampaikan ke Mendagri, dan dijanjikan setiap tahun akan diadakan satu unit, Tapi tergantung prioritas daerah masing-masing. Karena di Indonesia ini ada ratusan Kabupaten/Kota,’’ pungkasnya. (PSg)
