Sumbawa, PSnews – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar sosialisasi terkait rencana pengembangan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III kepada masyarakat sekitar. Sosiliasasi yang dilaksanakan Selasa (14/6/2016) di aula lantai 3 kantor Bupati. Wakil Bupati Sumbawa dipimpin oleh Wakil Bupati Sumbawa – Mahmud Abdullah.
Dalam sambutannya Wabup mengungkapkan, rencana ini sudah masuk tahun ketiga dari rencana perluasan lahan bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III. Sehingga diharapkan kepada para warga pemilik lahan di sekitar bandara, supaya dapat bersama-sama membantu Pemerintah untuk memperlancar rencana tersebut.
Apalagi, lanjut Haji Mo – panggilan akrab Wabup Sumbawa, Pemerintah Pusat bersedia membantu untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Sementara Pemda hanya diminta untuk melakukan pembebasan lahan. “Untuk itu kami dari Pemerintah Daerah sangat membutuhkan bantuan dari kita semua, untuk secara bersama-sama membangun daerah ini,’’ ajak Wabup.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan – Lalu Suharmaji memaparkan, perluasan bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III amat krusial apalagi saat ini arus transportasi udara yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah mulai meningkat. Hal ini penting mengingat Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah sasaran investasi di NTB. “Pemda sudah berusaha untuk pengembangan bandara. Ini juga salah satu kunci keberhasilan kita membangun Kabupaten Sumbawa,’’ terangnya.
Dijelaskan, sebelumnya panjang landasan pacu (Runway) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa 1.450 meter, kemudian diperpanjang dan sekarang menjadi 1.650 meter. Pemerintah berencana menambah panjang runway hingga 1.800 meter. Adapun total lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara ini sekitar 41 hektar. “Pemda akan melakukan ini secara bertahap. Karena kalau secara langsung, keuangan daerah tidak akan mampu,’’ ungkapnya.
Rencana Pemda untuk memperluas area bandara ini pun mendapat dukungan dari masyarakat yang hadir. Seperti yang disampaikan Perwakilan masyarakat – Kahar Karim menyatakan sangat mendukung rencana Pemerintah tersebut. Warga siap melepaskan lahannya, demi kemajuan daerah. Tentunya dengan syarat tidak memberatkan masyarakat dikemudian hari, terutama soal ganti rugi lahan.
Setelah mendapat persetujuan para pemilik lahan, Pemda segera melakukan inventarisir dan pengukuran lahan. Bahkan Pemda pun meminta izin kepada para pemilik lahan yang akan terkena dampak perluasan untuk nantinya dilakukan pengukuran. (PSg)
