Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fraksi Hanura Bersatu DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Fraksi Hanura Bersatu mengapresiasi penjelasan Bupati Sumbawa dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumbawa atas agenda rapat paripurna ini.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Drs. H Mohamad Ansori. Hadir dari Pemda Sekretaris Daerah Dr.Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Anggota Forkopimda Sumbawa, kepala OPD, Camat, Kades dan insan Pers
Beberapa catatan penting sebagai masukan diantaranya pada sektor pendapatan, Fraksi Hanura Bersatu mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan pencapaian pendapatan yang sudah diraih. “Fraksi Hanura Bersatu mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam” ujar Muhammad Saad SAP selaku juru bicara.
Kemudian lanjutnya di sektor belanja dan Opini WDP, Fraksi Hanura Bersatu menyesalkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Fraksi Hanura Bersatu mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel. Fraksi Hanura Bersatu mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah terkait pengelolaan belanja barang dan jasa.
Fraksi Hanura Bersatu juga menyinggung Re-inventarisasi Potensi Daerah. ” Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan re-inventarisasi potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, ” jelas Saad akrab disapa.
Fraksi Hanura Bersatu juga menyarankan peningkatan peran BUMD dalam pengembangan ekonomi masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Jalan. Fraksi Hanura Bersatu meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Sumbawa, termasuk peningkatan ruas jalan menuju Desa Mate Mega Kecamatan Alas dan kelanjutan pembangunan ruas jalan lingkar utara Alas.
Pertanggungjawaban Janji Politik
Fraksi Hanura Bersatu mengingatkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas janji-janji politik yang telah diberikan kepada masyarakat. Fraksi Hanura Bersatu menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang nyata, bukan hanya di atas kertas. “Ingat pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada sesama manusia namun kepada pemilik hidup. Jadilah pemerintah yang membawa kesejukan bagi masyarakatnya, jadilah pemerintah yang mampu diandalkan,” imbuh Saad.
Diakhir pemandangannya, Fraksi Hanura Bersatu menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. “Fraksi Hanura Bersatu berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan masukan dan saran yang telah disampaikan demi kemajuan Kabupaten Sumbawa” pungkasnya
Adapun anggota Fraksi hanura bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Muhammad Saad, SAP (ketua). Muhammad Yamin, SE,M.Si (wakil ketua). Cecep Liesbano, SIP.,M.Si (sekretaris) dan Irwandi(anggota) (PSr)
