Mataram, pulausumbawanews.net – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq bersama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Rabu (22/2) terkait dengan Formasi Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris BKD Provinsi NTB H. Saiful Amri , SH, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi H. Syamsul Buhari, S.PSI, M.Kes lengkap bersama jajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sumbawa dan BKPSDM Kabupaten Sumbawa terkait dengan kelanjutan nasib tenaga Non ASN yang belum terakomodir dan kelanjutan Tes Penerimaan dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersisa. “Permasalahan yang kami Bawa adalah keresahan dan kegalauan tentang status pegawai yang bekerja di Instasi pemerintah daerah. Karena pada tahun 2022, Menteri PAN dan RB, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/165/M.SM.02.03/2022, tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan status kepegawaian di instansi pemerintah terdiri
dari 2 jenis kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Ketua Rafiq.
Kemudian lanjutnya, berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui BKPSDM, telah melakukan pendataan terhadap Tenaga Non ASN ada sekitar 5.341 tenaga honorer di Kabupaten Sumbawa, jumlah tersebut merupakan hasil pra finalisasi di BKN.
Dari jumlah tersebut, masih banyak yang belum lulus dan belum diakomodir sebagai P3K, Apabila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dimana pemerintah memberikan waktu selama 5 tahun sampai dengan tahun 2023 ini untuk menyelesaikannya, maka mereka akan berakhir nanti pada tanggal 28 November 2023, dengan kata
lain para pegawai honorer ini akan ‘dihapus’. Sementara kebutuhan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan, dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (outsourcing) oleh pihak ketiga. “Inilah yang menjadi keresahan termasuk kami juga di DPRD banyak tenaga honor yang bekerja dan berhenti pada November 2023. Hal inilah yang menjadi perhatian, bagaimana nasib honorer pasca November 2023,” imbuh Rafiq yang juga Dewan Pembina PGRI Kabupaten Sumbawa ini.
Atas hal tersebut, Sekretaris BKD Provinsi NTB H. Saiful Amri , SH, menjelaskan bahwa pekan ini tengah berlangsung pertemuan Nasional di Kalimantan Timur, Balikpapan terkait tenaga kepegawaian yang belum terakomodir dalam PPPK. “Ada Asisten I Setda Provinsi NTB yang berangkat mewakili Pak Gubernur NTB pada pertemuan tersebut yang juga dihadiri Kepala Daerah dan Kepala BKD Provinsi seluruh Indonesia bersama Menteri MenPAN RB RI, kita Doakan agar suara kita juga didengar bahwa di NTB juga menunggu kepastian dan solusi atas permasalahan PTT, GTT ataupun Tenaga Non ASN yang belum Masuk dalam PPPK,” terangnya.
Ditambahkan oleh Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi H. Syamsul Buhari, S.PSI, M.Kes bahwa permasalahan tenaga honorer juga menjadi masalah di kabupaten kota lainnya termasuk provinsi NTB. Bahkan para honorer tersebut secara bergantian melakukan demo dan bermalam mendirikan tenda di halaman kantor menyuarakan aspirasinya. “Kita bersama-sama masih menunggu Informasi dari Pertemuan Kalimantan Timur/Balikpapan bahwa saat ini mereka membicarakan kelanjutan dari pendataan PTT baik itu sopir, cleaning service dan tenaga penjaga malam,” ujarnya.
Menyikapi informasi yang beredar di media sosial bawa mereka akan berhenti pada pasca November mendatang, perlu ditanggapi dengan santai, dan tenang saja. Dia mengajak untuk berfikir positif saja, bahwa akan ada kebijakan pusat. “Tidak mungkin tiba-tiba pemerintah akan membubarkan mereka. Pasti mereka mencari strategi solusi terbaik. Bisa saja tenaga Honorer yang belum diakomodir dalam PPPK menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Yang penting bahwa di Provinsi NTB ketika menangani masalah ini, kita memberikan penjelaskan kepada para pegawai untuk tetap semangat dan tetap bekerja. Kita sama sama berharap nanti akan ada kebijakan yang tidak mungkin merugikan mereka,” ucapnya.
Masih kata Buhari, yang menjadi kendala sampai detik ini, yakni belum keluar pengumuman tentang ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebab posisi BKD Provinsi, bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan hanya pelaksana. Sementara yang betul-betul punya tanggung jawab atas guru itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada pertemuan tersebut, Buhari menyentil kepada daerah untuk membuat analisis kebutuhan pegawai. Pasalnya, rata rata kelemahan di daerah tidak ada data analisisnya. Sementara dasar pengangkatan adalah kebutuhan yang riil disebut dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jika ini dibuat dengan baik, maka akan jelas kebutuhan anggarannya. Berapa yang ditanggung pemerintah pusat provinsi dan kabupaten.
Adapun proses yang berjalan selama ini dalam pengangkatan pegawai adalah pengumuman formasi yang dibuka, (bukan atas keinginan, tapi kebutuhan pegawai). “Kemudian ada pendaftarannya dan seleksi administrasi, pengumuman kelulusan administrasi, kemudian ada masa sanggahnya juga. Mereka bisa menyanggah jika ada kekeliruan dalam skoring dan perengkingan ketika mereka lulus namun dinyatakan tidak lulus karena memang sistemnya terbuka. Kemudian ada pengumuman tanggal seleksi sampai dengan penetapan dan waktu mulai menjalankan tugas. Yang menjadi kata kuncinya adalah data analisis kebutuhan itu,” pungkasnya.
Atas penjelasan BKD provinsi NTB, Ketua DPRD Abdul Rafiq mengajak BKD Provinsi NTB ikut dalam konsultasi Kemenpan RB RI. “Insya Allah, selepas kunjungan kerja DPRD ini, kita akan mencari tahu hasil dari pertemuan Nasional di Balikpapan tersebut di Kemenpan RB RI di Jakarta. Sebab permasalahan ini sangat urgent bagi daerah dan juga para Pegawai Non ASN kita. Apa kebijakan terkini perlu segera kita update sehingga daerah tidak tertinggal informasi penting dan langkah strategis yang perlu dikerjakan,” tandasnya. (PSruf)
