Abdul Rafiq Paparkan Kiat Percepatan Pembangunan Sumbawa

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Pembangunan Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) erat kaitannya dengan peran Pemerintah Daerah. Kekuatan utama yang masih mendominasi saat ini adalah intervensi Pemerintah Pusat, karena dari struktur APBD dominan bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kalaupun sumbangsih dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 15 persen, hal itu sudah sangat bagus, baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten.

Guna memaksimalkan hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq yang ditemui Jumat Siang (18/11) menyampaikan, bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan peran penting swasta dan aparatur yang bergerak di tingkat bawah, baik Kabupaten, Kecamatan hingga Desa serta potensi Sumber Daya Manusianya maupun Sumber Daya Alam yang ada. “Sinergitas dalam Pembangunan di NTB akan semakin terakselerasi dengan cepat manakala setiap kabupaten memiliki kinerja pemerintahan yang baik, kreatif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya alamnya,” ujarnya.

Karena pembangunan membutuhkan pembiayaan dan partisipasi masyarakat yang cukup, maka sinergi pembangunan tak bisa lepas dari bagaimana pemerintah kabupaten dalam mengelola belanja dan meningkatkan PAD. Termasuk Kabupaten Sumbawa yang menyimpan kekayaan Sumberdaya Alam kelautan dan perikanan yang sangat beranekaragam. Diantaranya adalah pulau-pulau kecil sebanyak 63 buah, dengan pulau yang telah berpenghuni yaitu pulau Bungin, Pulau Moyo, Pulau Kaung, Pulau Medang, Pulau Ngali, dan Pulau Tapan.

Dikatakan, bahwa keenam pulau tersebut memiliki daya tarik wisata, sehingga jika dikembangkan dengan baik akan mampu mendatangkan devisa bagi negara. Menurut Rafiq, keberadaan Pulau Moyo dan wilayah sekitarnya harus diberikan sentuhan. Diyakini bisa menghasilkan pendapatan bagi Provinsi NTB melalui tambatan dan persewaan perahu.

Demikian pula wilayah perairannya yang teduh, sangat potensial untuk pembudidayaan rumput laut, mutiara, Ikan, dan udang. Bila sektor ini dikembangkan dengan maksimal, maka akan berdampak pada PAD. Termasuk rencana program Shrimp Estate maupun Food Estate di Kabupaten Sumbawa akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. “Yang ini, kami harapkan dapat berjalan dengan baik,” terang Rafiq.

Diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa dengan Luas Wilayah 11. 556,44 KM persegi, (32,97 % dari luas Provinsi NTB) terdiri dari Luas daratan 6.643,98 KM persegi, dan lautan 4.912,46 km persegi yang dibagi dalam 24 kecamatan terdiri dari 157 desa & 8 kelurahan, memiliki potensi besar untuk dapat bersinergi membangun NTB dari Sumbawa.

Kemudian lanjutnya karena karakteristik wilayah Sumbawa yang terdiri dari pegunungan, pesisir, dataran, berbukit’-bukit merupakan lahan yang cocok bagi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap serta industrialisasi. Demikian pula Pariwisata yang terintegrasi dengan seluruh sektor dapat menjadikan Kabupaten Sumbawa maju.

Setahun terakhir ini, mulai tampak menggeliat dengan dilaksanakannya event-event internasional di Kabupaten Sumbawa, hal tersebut tentunya dapat mendorong lebih tinggi tingkat perekonomian masyarakat.

Kabupaten Sumbawa dengan jumlah penduduk per 2021 sebesar 519.279 Jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 0,06 persen, dimana masih terbuka lebar bila dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2021 di ibukota kabupaten sebesar 1.412,58/ KM persegi. Sementara rata-rata kepadatan penduduknya sebanyak 78,16 perkilometer persegi.

Tentunya untuk lebih kuat lagi sinergitas, maka peran pentahelix sangat dibutuhkan yakni akademisi, pebisnis, komunitas baik kelompok masyarakat dan lintas etnis, pemerintah di setiap jenjang, dan media massa. Kelima komponen ini bila berjalan bersama bersinergi dengan baik, maka pembangunan akan berjalan cepat.

Termasuk kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam berbagai tingkatan. Tak ketinggalan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang dan Sustainable Development Goal (SDGs) dalam membangun sektor unggulan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sumbawa. “Kita baru saja berjuang melawan ganasnya pengaruh Covid 19. Kita bisa eksis alhamdulillah. Dan diharapkan mereka yang hampir masuk dalam garis kemiskinan dapat bangkit dan pulih lebih cepat,” ucapnya.

Peran Pemerintah Daerah disini adalah penanganan kemiskinan ekstrim yang menjadi tema pada APBD Sumbawa tahun 2023, yakni penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan dampak ekonomi di daerah adalah semangatnya. Melalui penguatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, dan pemberian dana stimulan bagi kelompok UMKM.

Terhadap penyiapan SDM juga sangat penting untuk ditingkatkan, Peningkatan ini melalui pembukaan akses pendidikan bagi semua warga, pendidikan yang murah, Prasarana pendidikan yang bermutu dan Aparatur Pendidik yang berkualitas dan kompeten serta ramah anak. Jelas Rafiq yang juga Dewan Pembina. PGRI Kabupaten Sumbawa ini.

Disamping itu yang penting kita perhatikan adalah, potensi SDA kita diarahkan pada Peningkatan industrialisasi sektor unggulan daerah, dan perluasan lapangan kerja.
Beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah pertambangan mineral dan bukan mineral Galian C. Jika sektor ini serius digarap maka akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pembiaran terhadap tambang Ilegal merupakan langkah mundur dan tidak produktif. Lingkungan bisa rusak, kebocoran PAD kian besar dan potensi terjadi masalah atau gejolak sosial.

Demikian pula sektor unggulan lainnya adalah Bidang Pangan, baik pertanian, Peternakan dan perikanan. Sektor ini jika digarap dengan baik sebagai sumber pendapatan yang sangat besar bagi masyarakat, dan daerah.
Sementara untuk perluasan tenaga kerja erat kaitannya dengan sektor Jasa, Pembangunan Infrastruktur dan Industri kreatif. Pemerintah disini berperan sebagai fasilitator. “Dengan sentuhan sentuhan Pemerintah, maka rasa optimis tentu dapat dirasakan oleh kita semua. Harapan 15 persen PAD sebagai penopang pembiayaan daerah dapat diperoleh untuk optimalisasi PAD, maka tak lepas dari peran aparaturnya juga bagaimana pola pendekatan layanan kepada masyarakat, sehingga sumber PAD potensial dapat masuk. Kami sangat respek dengan langkah launching dan kerjasama daerah dalam menyerap digitalisasi PAD, tinggal kita pantau dan kawal bagaimana pelaksanaannya efektif dan efisien apa tidak,” urainya.

Rafiq menambahkan, implementasi digitalisasi PAD penerapannya pada subjek pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah seperti parkir, PBB, BPHTB dan retribusi lainnya juga perlu dioptimalkan.

Sembari menata hal itu, ikhtiar lainnya adalah menggenjot pembangunan infrastruktur layanan dasar dan kualitas lingkungan. Juga jalan bagi Kabupaten mempercepat pembangunan di daerah. Geliat pembangunan di Sumbawa sedikit demi sedikit pasti mempengaruhi capaian pembangunan di Provinsi NTB. “Jika di kabupaten dapat menarik pembangunan infrastruktur yang sumber anggarannya adalah Pemerintah Pusat, maka akan berpengaruh pula pada Provinsi NTB. Salah satunya adalah pembangunan jalan, pembangunan bendungan, pembangunan dermaga, pembangunan hotel dan sebagainya.
Terakhir, percepatan penurunan kemiskinan. Dengan semakin menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya tarap hidup masyarakat, maka akan bergeser pada capaian provinsi dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu kemiskinan ekstrim dan rawan sosial harus menjadi prioritas ditangani, melalui dana stimulan dapat segera diatasi. Selanjutnya investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja modal berupa jaringan irigasi, bendungan, jalan, pengembangan kawasan pariwisata dan olah raga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Untuk lebih cepat lagi, keberadaan Perusahaan Daerah dapat mengelola potensi yang ada di bidang pertambangan, pariwisata dan sebagainya, upayanya dapat bekerja sama dengan BUMD Provinsi NTB sebagai mitra kerja yang baik,” tutup Rafiq. (PSruf)

Komentar

comments

Shares

Related posts

Leave a Comment