Sumbawa, PSnews – Beberapa Fraksi di DPRD Sumbawa mendorong Pemda untuk melakukan program percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir yang memiliki sumber daya sangat potensial. Hal itu bisa saja dikelola dengan baik, namun sejauh ini masih terkendala infrastruktur jalan yang belum memadai.
‘’Lewat kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan mendukung dan mendorong Pemerintan Daerah terhadap program percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa khususnya wilayah-wilayah terisolir yang memiliki sumber daya sangat potensial namun masih terkendala dengan infrastruktur jalan yang belum memadai, seperti potensi wisata Ai Beling Dusun Kuang Amo Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu yang sudah dikerjakan secara bertahap untuk dapat diselsaikan guna memaksimalkan potensi SDA yang ada, pembangunan infrastruktur jalan Dusun Tanjung Bele Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir dan sektor potensi lainnya,’’ kata juru bicara Fraksi PDIP – I Nyoman Wisma dalam sidang paripurna Kamis (4/7).
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi PPP – M Nur, yang meminta Pemda untuk terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, pertanian, peternakan, dan sektor perikanan.
Kemudian juru bicara Fraksi PAN – H Mustajabuddin meminta kepada Pemda Sumbawa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum, seperti infrastruktur jalan raya, infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama bagi masyarakat pesisir dan wilayah selatan Sumbawa. FPAN juga meminta kepada Bupati agarinfrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi pertanian untuk ditingkatkan anggaran pemeliharaannya pada APBD tahun mendatang.
Sementara terhadap pembangunan dua mega proyek di Kabupaten Sumbawa yang mulai pegerjaannya pada tahun 2019 ini, yakni pembangunan pasar seketeng yang diperkirakan akan menelan anggaran Rp 58 milyar dan pembangunan RSUD Sumbawa yang diperkirakan akan memakan anggaran Rp 250 milyar, juru bicara Fraksi Hanura – Hasanuddin mengingatkan Pemerintah Daerah untuk benar-benar melakukan pengawasan ketat dan teliti selama proses pengejaan kedua mega proyek tersebut. Spesifikasi yang sudah ditentukan terhadap dua proyek itu haruslah direalisasikan demi terwujudnya apa yang masyarakat Sumbawa impikan selama ini.
Juru bicara Fraksi Gerindra – Hamzah Abdullah menyoroti keberadaan Puskesmas Sebotok yang telah rampung pembangunannya tahun lalu, namun sampai sekarang masih belum beroperasi. ‘’Tidak seperti yang dijanjikan oleh DinasKesehatan bahwa puskesmas tersebut akan beroperasi awal Juni tahun 2019, nyatanya sampai sekarang tidak ada kegiatan apapun bahkan semua peralatan dan meubler ditempatkan di kantor Desa Sebotok. Ternyata temuan kami dilapangan ada warga masyarakat yang komplain tentang lahan yang digunakan oleh puskesmas adalah miliknya yang sampai hari ini belum mendapatkan kompensasi ganti rugi dari Pemerintah. Atas persoalan ini Fraksi Gerindra meminta kepadaBupati agar menjelaskan persoalan ini untuk tidak berlarut-larut sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,’’ pungkasnya. (PSg)
