Sumbawa, PSnews – Wakil Ketua Dekopin Pusat (Dewan Koperasi Indonesia), Drs H. M. Syukri, MM mengatakan, sistem ekonomi negara ini kebablasan lantaran ketidakkonsistenan sistem yang diatur dalam konstitusi. Hal ini disampaikan Syukri saat membuka Rapat Kerja Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Cabang Sumbawa ke – I yang berlangsung di aula lantai II Kantor Diskop UKM Indag Sumbawa, Rabu (08/03/2017). Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda Sumbawa, Ketua Dekopwil NTB, sejumlah kepala dinas, pihak perbankan, serta seluruh pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Syukri memaparkan, Dekopin lahir sejak tahun 1947 dengan basis ekonomi yang tidak jelas. Pada era tahun 80-an dirinya sudah aktif di dunia koperasi. Bahkan beberapa negara lain belajar ke Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi yang diatur dalam konstitusi. “Namun sistem ekonomi kita yang kebablasan. Berdirinya satu retail berjejaring, maka lebih dari 38 retail lokal yang mati karena persaingan yang tidak sehat, sehingga berimbas terhadap pengangguran dan keamanan. Makanya harus dibentuk Satgas ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Dikatakan Syukri, Koperasi merupakan sistem ekonomi. Salah satu faktor penyebab gagalnya koperasi di Indonesia karena kerap dijadikan alat politik. Koperasi juga merupakan sistem ideologi, karena itu koperasi harus dibangun dengan jiwa yang dalam dan jiwa yang besar. “Kami di Dekopin Pusat sedang menyusun Kartu Anggota Koperasi Republik Indonesia atau KARKI. Kami juga berencana akan menggelar Kongres Koperasi Ke – III di Makassar sebab hanya pada tahun 1947 dan tahun 1952 dilaksanakan kongres,” tandasnya. (PSj)
