Sumbawa, PSnews – Dirlantas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pihak Ombudsman NTB malakukan kunjungan ke masing-masing Polres yang ada di Pulau Sumbawa. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), apakah sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) atau belum.
Di sela kunjungannya ke Polres Sumbawa Kamis (14/4/2016), Dirlantas Polda NTB – Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) – Edi Ciptianto menjleaskan, kedatangannya beserta tim serta Kepala Ombudsman RI perawakilan NTB dalam rangka memberikan asistensi kepada seluruh jajaran Polres se Kabupaten Sumbawa, khususanya dalam pelayanan SIM kepada masyarakat. “Kita memang akui pelayanan selama ini belum sempurna. Masih ada hal-hal yang harus dibenahi,’’ terangnya.
Menurutnya, kegiatan ini tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan ada instansi lain untuk bekerja sama dan membantu dalam melaksanakan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Hal ini sudah menjadi representasi dari Negara, sudah harus mampu mengakomodir apa yang menjadi kemauan dan keinginan masyarakat. “Secara tidak langsung, hasil survey yang dilakukan oleh teman-teman Ombudsman juga mengingatkan supaya program, kebijakan dan aturan yang dicanangkan oleh Pemerintah demi kepentingan masyarakat harus tetap dijalankan,’’ tandasnya.
Diungkapkan, bila dibandingkan dengan kunjungan beberapa waktu yang lalu, pelayanan yang ada di Polres Sumbawa saat ini sudah lebih meningkat, terutama soal sarana dan prasarana. Namun masih harus ditunjang dengan sumber daya yang baik, karena ini bukan hanya tanggungjawab Kapolres tetapi sudah menjadi tanggungjawab semua pihak. “Saya punya kewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan, supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,’’ tegasnya.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB – Adhar Hakim mengatakan, fungsi lalu lintas merupakan instansi yang selalu didatangi masyarakat. Sehingga harus menjadi beranda depan dari performa Kepolisian. Yang paling penting, apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang adanya oknum yang kurang bertanggungajawab itu semakin hari semakin berkurang. “Bagaimana mungkin ada orang yang macam-macam apabila mekanisme pelayanan yang ada sudah transparan,’’ pungkasnya. (PSg)