Author: PSnews

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany S.Pd., M,Pd. menghadiri rapat Paripurna ke-III DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu, (12/7/2023). Rapat tersebut dihadiri segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, anggota Prokopimda, Para Asisten Pemerintah, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Staff Ahli, dan tamu undangan lainnya Pada kesempatan itu Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terkait beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diantaranya RaperdaTentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan…

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Terkait penyertaan modal daerah di Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Fraksi Hanura Bersatu DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara ketat. Juru bicara Fraksi Hanura Besatu, Irwandi pada sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap 3 raperda yang diajukan eksekutif mengatakan, penyertaan modal daerah sebesar Rp 96 miliar di empat BUMD berasal dari APBD. “Fraksi Hanura Bersatu memintapemerintah daerah untuk ketat dan transparan mengawasi penggunaan dana yang ini. Jangan sampai modal besar yang diberikan tidak ada ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas…

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa memberi respon positif pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi daerah yang diajukan pemda setempat. Respon itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda penjelasan bupati terhadap 3 raperda yang diajukan Pemda Sumbawa.. Menurut juru bicara F-PAN, H Mustajabuddin SSos, dalam beberapa aspek, pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting dalam keberlangsungan pemerintahan daerah. Dari segi sosial pajak dan retribusi daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. “Melalui pemungutan pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana dari mereka…

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (F-PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemda setempat melakukan evaluasi secara komprehensif pasca BPK memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2022. Predikat WDP itu merupakan yang pertama dalam 11 tahun ini. Sebelumnya Kabupaten Sumbawa meraup predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut turut. “Fraksi PPP berharap tata kelola keuangan daerah harus di evaluasi secara komprehensif,” kata juru bicara F-PPP, M Noer SPd dalam sidang paripurna penjelasan bupati terhadap 3 raperda. “WDP ini harus menjadi perhatian serius dan tidak…

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa menilai langkah pemda sebagai tindak lanjut dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sudah tepat. “Fraksi Partai Golkar menilai langkah-langkah tindak lanjut yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyikapi dan memberikan perhatian serta melakukan evaluasi menyeluruh pada instansi terkait dalam hal ini BLUD RSUD Sumbawa sudah sangat tepat,” kata jurubicara F Golkar, Hasanuddin HMS pada sidang paripurna penjelasan bupati terhadap 3 raperda yang diajukannya. Adapun langkah-langkah yang diambil pemda yang dimaksud itu meliputi menyusun prosedur dan mekanisme pengadaan dengan memperkuat aktivitas pengendalian…

Sumbawa, pulausumbawanews.net – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penempatan pegawai kontrak (PPPK) tidak jauh dari domisili pegawai kontrak tersebut. Permintaan F-PDIP itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi dewan terhadap 3 raperda usulan pemerintah daerah. “Terhadap penataan dan penempatan tenaga PPPK yang lulus, fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan faktor domisili dalam penempatan pegawai kontrak atau PPPK,” kata juru bicara F-PDIP, Dra Syaidatul Kamila Jibril. Selain soal penempatan pegawai kontrak, F-PDIP juga meminta detail arah kebijakan pemerintah daerah terkait nasib tenaga honorer…