Author: PSnews

Jakarta, PSnews – Front Nelayan Indonesia (FNI) melakukan audensi sejumlah kasus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Senin Pagi (14/10/2019). Dalam audiensi tersebut FNI meminta KPK agar segera memanggil dan memeriksa Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terkait sejumlah kasus pada program yang diduga menimbulkan kerugian negara. Adapun kasus tersebut antara lain :  Pengadaan kapal perikanan tahun 2015 – 2019. Dugaan gratifikasi pada pengadaan Kapal Patroli Cepat Orcha 1-4 yang telah ada tersangkanya  Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) : di Sabang, Karimunjawa, Pangandaran  Izin Lokasi AMDAL Reklamasi…

Jakarta, PSnews – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan (Ampeka) mendatangi Kejaksaan Agung RI untuk melaporkan kasus aset wanprestasi milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 1,6 trilyun.  Kini kasus yang ramai diperbincangkan oleh khalayak tersebut masuk dalam babak baru. Terkait hal tersebut, daerah telah dirugikan akibat sistem pengelolaannya tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang jelas. Sehingga keberadaan dari aset tersebut bukan malah diuntungkan melainkan dirugikan. Padahal Pemprov NTB memiliki hak dalam menertibkan aset-asetnya baik yang berada di Gili Trawangan Lombok Utara maupun di kawasan Indonesia Tourism Development…

Sumbawa, PSnews – Bupati Sumbawa telah mengeluarkan Perbup Nomor 32 tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Perbup baru ini kemudian disosialisasikan kepada para jajaran Pemda Sumbawa, agar bisa diimpementasikan sesuai ketentuan. ‘’Saya menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini sebagai ikhtiar kita bersama untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi,’’ kata Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Sumbawa – H Hasan Basri di aula lantai III kantor Bupati Sumbawa pada Senin (14/10/2019). Menurutnya, Pemkab Sumbawa telah membangun komitmen bersama…

Sumbawa, PSnews – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Sumbawa – M Husni Djibril mengaku di hadapan Tim KPK bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa komit dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Rakor yang kita laksanakan ini, semakin memperjelas langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap komitmen pemberantasan korupsi,’’ ujar Bupati saat membuka Rapat Koordinasi Terkait Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Tahun 2019, Aula H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/10).  Rakor itu dihadiri Kasatgas Pencegahan Korwil V KPK RI – Kunto Ariawan selaku…