Sumbawa, PSnews – Data rekapitulasi bencana kekeringan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menyebutkan, terdapat 43 Desa di 17 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa berpotensi mengalami kekeringan, bahkan bisa berdampak pada krisis air bersih.
Terhadap hal tersebut, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbawa – Ahmadul Kusasi pada sidang paripurna Kamis (4/7) meminta Pemda Sumbawa untuk bersikap terkait potensi bencana kekeringan tersebut. ‘’Sehubungan dengan prediksi kemarau panjang yang akan berdampak pada 17 kecamatan dan 34 desa di Kabupaten Sumbawa yang berpotensi krisis air bersih, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya upaya optimal dalam penanganan bencana ini, agar masyarakat tidak terdampak terlalu dalam,’’ pintanya.
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat – Basaruddin, menurutnya Pemda Sumbawa harus bersikap menghadapi prediksi terjadinya bencana kekeringan di daerah. upaya yang harus dilakukan dengan mengadakan program sumurnisasi atau pompanisasi di sejumlah wilayah. ‘’Menghadapi musim panas ini dan akan adanya dampak kekeringan yang diperkirkan oleh kantor BMKG, terhadapa daerah Kecamatan Alas dan Alas Barat, dan daerah lainnya di Kabupaten Sumbawa diharapakan kepada Pemerintah mengadakan program sumurnisasi atau pompanisasi seperti yang sering di sampaikan oleh Kepala Dinas PertanianSumbawa melalui media sosial ataupun media cetak, sehingga jangan hal ini jangan hanya dijadikan slogan dan tidak pernah akan direalisasikan,’’ tukasnya.
Selain itu, terhadap adanya keluhan masyarakat Pulau Bungin Kecamatan Alas terkait ketersediaan air bersih, pihaknya mengharapkan hal itu harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Sebab air PDAM Alas di Pulau Bungin hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Hal berbeda disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem – Bunardi, yang mendesak Pemda agar dapat melakukan normalisasi saluran irigasi yang menuju ke wilayah Sernu Desa Labuhan Sumbawa. Karena setiap turun hujan selalu mengalami kebanjiran mengingat lahan yang berada dibelakang hotel sernu raya yang dulunya merupakan daerah resapan air, kini sudah banyak dibangun perumahan warga. ‘’Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan dari pemerintah daerah maka dapat berdampak terhadap kesehatan dan penurunan tingkat kesejahteraan warga,’’ pungkasnya. (PSg)
