Sumbawa, PSnews – Bupati Sumbawa – HM Husni Djibril menekankan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2019, untuk benar-benar berkomitmen menjaga integritas Pemilu agar terbebas dari segala bentuk politik transaksional serta politisasi sara dalam kegiatan kampanye.
‘’Saya tidak ingin komitmen ini hanya nampak dalam forum-forum, dalam rapat-rapat dan sejenisnya, tetapi dalam praktiknya, politik uang dan politisasi sara ini justru menjadi komoditas yang sangat menarik dan kerap mewarnai materi kampanye para kontestan pemilu,’’ kata Bupati pada Rakor dukungan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019, yang diselenggarakan Badan Kesbangpoldagri Sumbawa pada Kamis (4/4/2019) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan empat hal yang ditekankan Presiden Joko Widodo terkait Pileg dan Pilpres tahun 2019, yakni untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, selanjutnya harus tegas menolak dan melawan politik uang, kemudian untuk memilih pemimpin yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan tetap menolak dan menghindari kampanye berbau sara dan fitnah. Bupati memandang seluruh arahan Presiden terkait Pileg dan Pilpres tahun 2019 tersebut memiliki makna penting dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Bupati juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa, agar mendudukkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya. Karena kekuasaan dalam politik bukanlah segala-galanya dan bukan hal yang harus didapatkan dengan segala cara. Kekuasaan hanyalah instrumen guna menjalankan kebijakan dan program untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Sementara kepada seluruh ASN di Kabupaten Sumbawa, kembali Bupati menghimbau untuk senantiasa menjaga netralitas serta tidak ikut terbawa arus politik dalam Pemilu 2019. ‘’Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh ASN di Kabupaten Sumbawa agar senantiasa berhati-hati serta jangan mudah terpengaruh untuk terlibat politik praktis, mengingat beratnya sanksi yang akan diterima. ASN diwajibkan menjaga netralitas, tapi tetap mempunyai hak pilih, jadi tidak boleh golput, karena ASN berbeda dengan TNI dan Polri yang harus netral namun tidak mempunyai hak pilih. Sebagai warga negara yang baik, asn wajib menyukseskan pileg dan pilpres 17 April mendatang,’’ pungkasnya. (PSg)
