Dewan Minta Pemerintahan Husni-Mo Maksimalkan Program Sesuai Janji

Sumbawa, PSnews – Ketua DPRD Sumbawa – L Budi Suryata menyampaikan beberapa pokok pikiran (Pokir) Dewan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten pada Kamis (28/3/2019). Pada kesempatan itu, Dewan juga meminta Pemerintahan Husni-Mo untuk memaksimalkan program kegiatan sesuai janji ke masyarakat, sebelum mengakhiri masa jabatan.

Dalam Pokir Komisi I DPRD Sumbawa, Budi menyatakan konflik agraria perlu penanganan yang serius dari semua instansi terkait. Karena dikhawatirkan akan mengganggu kondusifitas daerah, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan di kawasan Samota, serta lainnya. Komisi I juga menilai, belum optimalnya pelayanan publik bisa dientaskan melalui reformasi birokrasi dan revolusi mental ASN dalam bekerja yang mengutamakan tingkat kepuasan masyarakat. Untuk itu, posisi atau jabatan yang lowong diharapkan segera terisi guna memperlancar pelaksanaan kerja aparatur dan pelayanan publik. ‘’

Kemudian Pokir Komisi II, optimalisasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada, dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiscal daerah yang mandiri dan berdikari. Pemda juga harus melakukan evaluasi terhadap OPD pengelola dalam memastikan agar PAD dari potensi real maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara terhadap perkembangan perusahaan daerah, DPRD berharap agar dapat segera action. Progress Perusahaan Daerah harus dapat dilihat dan menonjol. Harus berjalan luar biasa sesuai visi Direktur Perusda yang telah dilantik. Begitu pula dengan PDAM Batulanteh diharapkan segera dilakukan penetapan Direktur tetap , mengingat ini sangat mempengaruhi kinerja PDAM. ‘’Revisi Perda PDAM Batulanteh perlu segera dimasukkan agar dapat disesuaikan dengan regulasi yang ada sekarang,’’ tuturnya.

Selanjutnya Pokir Komisi III, terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan kepada Pemda agar dapat memetakan pengelolaan sampah di semua kecamatan mulai dari proses pengumpulan sampai dengan tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian terkait kondisi sungai yang mengalami sedimentasi yang berat, diharapkan dapat dilakukan normalisasi sungai serta pembangunan penguatan tebing sungai. Sehingga Pemda perlu memtakan daerah aliran sungai yang berpotensi terjadinya luapan banjir ke daerah pemukiman maupun persawahan.

Sementara Pokir Komisi IV, Pemda perlu mewujudkan pendidikan berkualitas yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal dengan membuka akses dan pendekatan pelayanan pendidikan secara merata terutama untuk daerah terpencil seperti wilayah pegunungan maupun kepulauan. Idealnya setiap kecamatan harus memiliki sekolah untuk semua tingkatan, dimana saat ini Kecamatan Lantung belum tersedia SMA, di Kecamatan Batulanteh tepatnya Dusun Suka Maju Desa Tangkampulit perlu dibangun SD dan SMP satu atap. Terhadap sektor pariwisata, diperlukan peran semua pihak untuk bersinergi terutama dalam optimalisasi, promosi dan sosialisasi terhadap objek-objek wisata yang ada. Mendorong pengeloalan objek-objek wisata yang ada dengan mengikut sertakan pihak ketiga dalam pengelolaannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbawa menyatakan, disisa waktu masa jabatan Pemerintaham Husni-Mo agar dapat dimaksimalkan program dan kegiatan sebagaimana janji yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam menyikapi situasi daerah karena ditimpa bencana alam, pihaknya berharap kepada Pemda untuk dapat bergerak cepat membantu meringanka beban masyarakat. Huntara maupun tipe hunian sementara yang dianggarkan melalui APBDP 2019 hendaknya dapat dilaksanakan dengan cepat dengan melibatkan Pokmas yang ada. ‘’Memang anggaran yang diberikan masih jauh dari ideal yang dibutuhkan, tapi harapan kami dapat membantu masyarakat dari ekses negatif atas ketiadaan hunian dan ketiadaan pekerjaan masyarakat,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *