Sumbawa, PSnews – Informasi yang menyebutkan ada sejumlah orang yang merasa dirugikan pada proses pembebasan lahan yang akan dibangun bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan ditanggapi serius oleh Bupati Sumbawa HM Husni Djibril. Bupati mengaku siap pasang badan ketika ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan rencana pembangunan Bendungan Beringin Sila. Bahkan Bupati sudah menurunkan tim untuk menelusuri kebenaran atas lokasi dimaksud. Dimana itu merupakan kawasan hutan yang secara aturan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Baca juga : Pembebasan Lahan Bendungan Beringin Sila Menuai Masalah
Sementara terhadap kepemilikan sporadik oleh masyarakat, Bupati menyatakan sporadik dikeluarkan oleh Kepala Desa. Sehingga dinilai Kepala Desa belum tentu mengetahui mana yang lokasi yang masuk kawasan hutan, dan mana yang tidak. “Kawasan hutan kok dijadikan soal. Kalau dia ada sporadik, ya sporadik itu dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dan Kepala Desa paham apa tidak bahwa daerah yang dikeluarkan sporadik itu merupakan kawasan hutan. Dia (Kades) tidak punya kewenangan terhadap kawasan hutan itu. Kawasan hutan itu adalah negara punya, Pemerintah Pusat yang punya urusan. Saya saja tidak berani. Jangan sporadik itu dianggap bahwa itu sudah menjadi hak rakyat. Tidak ada itu,’’ tegasnya.
Bupati berharap kepada masyarakat untuk tidak mengganggu pembangunan dari rencana Bendungan Beringin Sila. (PSg)
