Sumbawa, PSnews – Guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Sumbawa, Pemda melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Integrated Resources Management System (IRMS) pada Selasa (14/11/2017) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Wakil Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah dalam sambutannya berharap kehadiran para narasumber dari Kota Bandung dapat memberikan pencerahan sekaligus membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkab Sumbawa, khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan langsung sebagai bagian dari upaya pengendalian dari kebijakan Kepala Daerah. ‘’Harapan saya kegiatan ini tidak berhenti sampai disini tetapi harus segera diimplementasikan, bila memungkinkan tahun 2018 mendatang aplikasi ini sudah bisa kita gunakan,’’ tuturnya.
Untuk menjamin transparansi, lanjut Haji Mo, akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa perlu dilakukan pengintegrasian setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, karena hal tersebut juga akan memudahkan ASN dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap tahapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga mencontohkan kejadian yang terjadi pada awal tahun, yaitu adanya informasi mengenai keberatan dari beberapa pihak akibat tidak mendapatkan pekerjaan karena paket pengadaan langsung yang berada di setiap OPD telah habis terdistribusi, sementara fakta yang ada paket tersebut masih dalam tahap perencanaan di OPD, hal tersebut sempat menimbulkan salah persepsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sumbawa terlebih di kalangan pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa. ‘’Dengan adanya aplikasi ini saya berharap hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Sehingga kita lebih fokus untuk menuntaskan prioritas – prioritas pembangunan lainnya yang telah kita tetapkan bersama,’’ tukasnya.
Sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa – H Didi Darsani dalam laporannya mengungkapkan, peserta bimbingan teknis terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia barang/jasa di Kabupaten Sumbawa dengan nara sumber pejabat/staf pengelola e-BIRMS (Bandung Integrated Resources Management System) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan anggaran dan pengawasan serta penilaian kinerja. ‘’Ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kota Bandung pada Bulan Juli tahun 2017 yang lalu, berkaitan dengan pengembangan smart city, e-government, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah,’’ pungkasnya. (PSg)
