DPRD Sumbawa Dorong Lahirnya Perda Cagar Budaya

Sumbawa, PSnews – Kabupaten Sumbawa memiliki puluhan cagar budaya yang pantas untuk dijaga dan dipertahankan. Baik itu berupa benda, kuburan, bangunan hingga lainnya. Sehingga Komisi IV DPRD Sumbawa mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang cagar budaya.

Hal itu disampaikan juru bicara Komisi IV – Akhmad Junaidi dalam sidang paripurna Senin (18/9/2017). Sebagai salah satu simbol budaya Samawa yang masih kokoh adalah Istana Dalam Loka, namun hanya berdiri gedung tanpa isinya. Istana Dalam Loka menurutnya bisa dijadikan wisata religi di Sumbawa. ‘’Komisi IV mendorong Pemerintah Daerah, untuk menduplikat semua benda-benda kesultanan seperti mahkota dan lain sebagainya. Sehingga  Sumbawa bisa tergambar pada masa kesultanannya. Begitu pula, terhadap even-event yang lahir dari insiatif masyarakat yang mengangkat tema pelestarian budaya perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.  Sebagai wujud mempertahankan dan pelestarian budaya Samawa,’’ ujarnya.

Selain Istana Dalam Loka, ada pula Istana  Bala Putih/Wisma Daerah yang beberapa bulan mengalami kebakaran. Diminta agar segera dilakukan pembangunan kembali, sehingga dapat digunakan untuk menerima tamu-tamu dari luar daerah. ‘’Kedepan perlu ada Perda cagar budaya, hal ini diperlukan untuk melindungi tempat, benda dan situs bersejarah yang dimiliki Kabupaten Sumbawa,’’ tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV juga menyinggung bidang pendidikan. Pihaknya memberikan apresiasi pada 4 pelajar asal SDN Batu Bangka, SDN Gapit dan SDN Gelampir yang mewakili NTB di O2SN tingkat nasional di Medan, untuk cabang olahraga atletik dan senam. Diharapkan anak-anak ini nantinya dapat mempersembahkan hasil terbaik di tingkat nasional. ‘’Selain itu apresiasi juga diberikan pada pelajar SDN Mapin Kebak mewakili NTB untuk mengikuti OSN untuk mata pelajaran matematika tingkat nasional,’’ terangnya.

Sesuai dengan misi pembangunanan daerah yang meningkatan kualitas pendidikan melalui agenda aksi peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan ketersediaan dan kompetensi guru. Untuk itu Komisi IV meminta pada Dinas Dikbud agar melakukan pemerataan guru dengan menempatkan guru hingga desa terpencil. Selain itu melakukan pemerataan pembangunan, karena masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak pakai dan sensitif anak. ‘’Sejatinya peningkatan mutu pendidikan terjadi jika fasilitas pendukung tersedia salah satunya bangunan sekolah yang refresentatif,’’ pungkasnya. (PSg)

Komentar

comments

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *