Sumbawa, PSnews – Sebanyak 75 pengurus BUMDes penerima kredit sahabat (Krabat) di Kabupaten Sumbawa mengikuti bimbingan teknis lembaga keuangan mikro. Dimana yang menjadi narasumber dalam kegiatan yang digelar Bagian Ekonomi Setda Sumbawa terebut, langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB.
Kabag Ekonomi – Irawan Subekti dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi tentang kebijakan, tata cara dan mekanisme perizinan lembaga keuangan mikro, pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro sesuai dengan amanat Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan program kredit sahabat adalah program desa bebas rentenir yaitu pemberian bantuan permodalan berupa kredit tanpa bunga kepada petani miskin yang dikelola melaui BUMDes. ‘’BUMDes hakekatnya dibentuk dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam melakukan kegiatan ekonomi di pedesaan,’’ terangnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa – H Didi Darsani menyatakan, kegiatan ini turin dilaksanakan Bagian Ekonomi. Hanya saja untuk tahun ini diarahkan bagi pengelolaan BUMDes yang menerima kredit sahabat. Agar nantinya tidak salah dalam menjalankan pengelolaannya. ‘’Para pengurus yang ada ini sebagian besar masih baru, dan baru beberapa bulan menjalankan kredit ini. Makanya kami harap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, agar program yang baru diluncurkan tahun ini tidak terjadi masalah dikemudian hari. Yang kemudian dapat menghambat bagi desa lain untuk mendapatkan program serupa,’’ ujarnya.
Pihaknya mengakui penyaluran anggaran yang ada saat ini belum sesuai kebutuhan. Tapi dengan pengelolaan yang baik dan akuntabel, maka anggaran yang terbatas ini bisa dikembangkan dengan luas. Yang walaupun untuk tahap awal diberikan kepada 10 Kecamatan yang terpilih. ‘’Bagi para pihak yang dipercaya mengelola krabat, pantas disyukuri. Sehingga perlu diberikan pembekalan. Kami harap OJK bisa memberikan materi terkait pengelolaan. Kita lihat program ini sangat baik, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau krabat ini lancar, bisa juga menyentuh sektor lain selain pertanian, yang juga butuh perhatian pemerintah,’’ pungkasnya. (PSg)
