Sumbawa, PSnews – Bupati Sumbawa dua periode (2015-2015) Jamaluddin Malik (JM) mengingatkan Pemerintahan M Husni Djibril – Mahmud Abdullah (Husni – Mo) untuk tidak terlalu banyak beretorika. Ia meminta pemerintahan yang sudah berjalan dua tahun tersebut dapat bekerja dengan baik, bersikap jujur, obyektif dan tidak memberikan informasi menyesatkan yang menina-bobokan masyarakat. JM mengaku selama dua tahun ini dirinya puasa bicara. Namun jika kondisi ini didiamkan, justru akan semakin menjadi-jadi karena yang menjadi korban adalah masyarakat dan daerah ini. Sebagai orang yang pernah menjadi bupati Sumbawa selama dua periode tentu memiliki tanggung jawab moril agar pembangunan terus berjalan dan lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi saat ini, dirinya menjabat sebagai pimpinan partai politik, yakni sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Sumbawa.
“Informasi yang tidak jujur kerap diumbar pemerintahan ini, antara lain isi pidato Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Mahmud Abdullah ketika Idul Fitri 1438 Hijriah. Pemerintahan Husni—Mo dengan bangga dan percaya diri mengumumkan bahwa Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai kabupaten/kota dengan status penyelenggara pemerintahan daerah terbaik di Propinsi NTB pada tahun 2016. Ini terkesan sebagai hasil dari pemerintahan Husni—Mo yang baru berjalan setahun. Padahal prestasi itu bukan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 melainkan tahun 2015. Sedangkan tahun 2016 saat ini masih dalam penyusunan. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi No. 04—511 Tahun 2017 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. Selain peringkat terbaik se—NTB, dalam Surat Keputusan itu juga menyebutkan Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 28 nasional. Ini harus disampaikan secara jujur, tidak boleh dimanipulasi. Karena itu sejak awal saya sampaikan jangan memulai pemerintahan dengan ketakaburan, jangan terlalu banyak bicara, atau beretorika, tetapi banyaklah bekerja,” beber JM dalam jumpa pers di Rumah Makan Goa, Rabu (12/7/2017).
JM juga menyoroti penertiban Pasar Seketeng beberapa waktu lalu yang cenderung tidak profesional karena tanpa disertai solusi seperti lokasi alternative bagi para pedagang yang ditertibkan. Begitu juga dengan rencana relokasi Pasar Seketeng yang sejak awal disebut dan menjadi bagian visi misi kampanye Husni-Mo pada Pilkada yang lalu, justru baru sekarang disusun DED-nya. Hal ini juga perlu dipertanyakan, apakah benar DED tersebut untuk pasar. “Seharusnya pada tahun ini relokasi itu sudah terlaksana bukan baru rencana,” ungkapnya.
Kemudian soal Kredit Sahabat (kredit tanpa bunga), perlu dipertanyakan petunjuk teknis yang mengaturnya. Realisasinya itu jauh lebih penting, karena ada masyarakat lain yang lebih membutuhkan namun belum terakomodir.
Demikian pula mengenai pembangunan infrastruktur jalan, antara lain Jalan Orong Telu, Empang, Lunyuk dan Batu Lanteh yang dijanjikan Husni-Mo akan dituntaskan 100 persen pada masa dua tahun menjabat. Menurut JM, janji-janji tersebut terlalu berlebihan dan tidak mungkin bisa dilaksanakan 100 persen karena sebagian berada di dalam kawasan hutan dan harus mendapat ijin dari Kementerian Kehutanan RI. “Khusus jalan ke Mata sebenarnya sudah dianggarkan Rp 9 miliar saat masa pemerintahan JM—Arasy, sehingga tidak etis jika mengakui sesuatu yang bukan pada masa pemerintahannya ,” tegas JM.
Politisi yang berlatar belakang dari birokrat ini juga menyoroti soal disiplin Aparat Sipil Negera (ASN) di jajaran Pemda Sumbawa yang sekarang. Ia melihat banyak ASN berkeliaran di dalam pasar, pertokoan dan tempat keramaian lainnya saat jam kerja. Ketika situasinya seperti ini orang menilai sangat pantas jika kinerja aparatur menurun yang menyebabkan serapan anggaran rendah. Karena itu Kepala Daerah harus tegas menertibkan pegawai yang cenderung tidak disiplin.
JM juga menyentil soal penyerahan tugas Bupati kepada Wakil Bupati jika Bupati berhalangan karena sedang menjalani masa pengobatan. Menurutnya, harus ada penyerahan tugas secara tertulis bukan sekedar disampaikan secara lisan, sehingga tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan efektif. Dari informasi yang diperolehnya, tidak ada penyerahan tugas bupati secara tertulis kepada wakil bupati.
Hal lain yang dianggap menggelitik, kata JM, adalah pernyataan Ketua DPRD Sumbawa ~ Lalu Budi Suryata saat Safari Ramadhan beberapa waktu lalu. Saat itu Lalu Budi mengatakan bahwa pemerintahan Husni—Mo jauh lebih bagus dibanding pemerintahan sebelumnya. Jika ada yang menilainya miring, berarti itu ungkapan dari lawan politik. Menanggapi pernyataan itu, JM menegaskan, bahwa apa yang disampaikan Lalu Budi itu keliru dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat Ketua DPRD. “Kalau kami memberikan masukan yang konstruktif untuk kebaikan pemerintahan ini, apakah dianggap sebagai lawan politik dan oposisi ? Padahal kata lawan politik itu seharusnya sudah tidak ada lagi dan tidak perlu dicetuskan karena Husni—Mo yang membawa jargin SAHABAT adalah pemimpin kita bersama,” ucapnya.
Demikian dengan istilah tim sukses, mestinya juga sudah tidak ada. Istilah tim sukses itu hanya berlaku saat Pilkada setelah itu melebur dengan masyarakat lain. “Jika masih tetap membusungkan dada dengan masih menyebut saya ini anggota tim sukses, justru sebagai upaya untuk pengkotak-kotakan masyarakat. Dan itu sangat menyulitkan perjalanan pemerintahan ini,” tandas JM.
Untuk itu JM berharap pemerintahan Husni—Mo bekerja keras untuk merealisasikan janjinya. Ketika berbicara tanpa ada fakta dan bukti, itu artinya menyesatkan. “Perkataan seorang bupati itu merupakan kebijakan. Mari kita semua banyak bekerja dan sedikit bicara, agar visi misi yang telah tercetus dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat dan daerah,” tutup JM. (PSj)
