Pemkab Sumbawa Raih WTP Kelima

Sumbawa, PSnews – Untuk yang ke lima kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih penghargaan atas prestasi pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2016 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penghargaan WTP ini diterima Wakil Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah didampingi Ketua DPRD – L Budi Suryata pada acara penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB atas laporan pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, di Gedung BPK Perwakilan NTB pada Rabu (31/5/2017).

Kabupaten Sumbawa dinilai berhasil melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Beberapa syarat yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memenuhi Opini WTP tersebut, antara lain meliputi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengelolaan asset yang tertib dan baik, pengelolaan kas secara transparan, sistem pengendalian intern yang memadai dan penyampaian laporan keuangan kepada BPK RI secara tepat waktu.

Terhadap raihan ini, Ketua DPRD Sumbawa – L Budi Suryata yang dihubungi media ini mengaku cukup bangga atas keberhasilan Kabupaten Sumbawa untuk kelima kalinya meraih opini WTP terhadap tata kelola keuangan yang transparan pada Tahun Anggaran 2016. ‘’Apa yang sudah kita semua lakukan selama ini sangat membanggakan. Akan menjadi PR dan tugas tanggungjawab kami untuk memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatakan kesejahteraan rakyat,’’ tukasnya.

Menurutnya, pengelolaan APBD Kabupaten Sumbawa ditiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari Rp 1,657 triliun pada tahun 2016, menjadi Rp 1,659 triliun pada tahun 2017. Bahkan daerah juga sudah mencanangkan RPJM belanja langsung mencapai 25 persen. ‘’Kami sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah ikut bertanggungjawab dalam mengawal prosesnya dan memastikan anggaran itu berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut hadir pula Wakil Gubernur NTB – HM Amin,  Ketua BPK RI diwakili Anggota VI BPK RI – H. Hary Azhar Azis, para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTB. (PSg)

Komentar

comments

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *