Sumbawa, PSnews – Sejak April hingga awal Juni mendatang, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril BSc masih mendapatkan cuti dinas, guna masa pemulihan kesehatan pasca operasi. Sehingga selama masa cuti Bupati berlangsung, DPRD Sumbawa menilai penting kewenangan yang dimiliki Bupati diberikan sepenuhnya kepada Wakil Bupati Sumbawa agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar. “Ketika Pak Bupati berhalangan seperti ini karena cuti pemulihan, supaya beliau juga fokus pada kesehatannya dan lainnya, saya fikir harus sepenuhnya wewenang itu diberikan ke Pak Wabup. Alasannya, kalau ada hal-hal yang sifatnya urgen, ketika wewenang itu tidak penuh di Wabup, maka apa-apa harus tunggu Bupati dulu. Ini yang jadi persoalan. Namanya juga wakil, kalau tidak diberi wewenang sepenuhnya maka akan sulit mengambil keputusan. Ini tidak salah. Demi program-program daerah agar tetap bisa jalan,’’ tandas Wakil Ketua DPRD Sumbawa – Kamaluddin kepada media ini Senin (22/5/2017).
Apalagi pada hasil penyerapan APBD ditriwulan pertama tahun 2017 yang masih rendah, kinerja Perangkat Daerah harus dipacu. Karena pihaknya tidak menginginkan Kabupaten Sumbawa mendapat pemotongan anggaran oleh Pemeritnah Pusat, seperti tahun sebelumnya, karena penyerapan anggaran yang rendah. “Menurut logika saya, untuk triwulan pertama penyerapan anggaran itu rendah wajar saja. Karena masa proses perencanaan. Terhadap rendahnya penyerapan anggaran ini juga tidak bisa dianggap enteng. Perlu ada evaluasi di Pemerintahan itu sendiri, melalui Wakil Bupati, Sekda, dan lainnya terhadap SKPD ini. Kita harus bercermin terhadap pengalaman tahun lalu, ketika terjadi pemotongan besar terhadap dana dari pusat, seperti DAU, kemudian DAK sekian persen. Karena apa, karena kinerjanya. Artinya dilihat oleh Pemerintah Pusat penyerapan anggaran pada tahun 2016 itu rendah. Sehingga itu menjadi cambuk sekarang, jangan sampai terulang lagi penyerapan anggaran yang rendah. Harus dievaluasi, dan Pemerintah Daerah harus introspeksi lagi,’’ tukasnya.
Selain itu terkait proyek pembangunan, lanjut Kamal, khususnya pada proyek yang nilainya besar untuk kepentingan rakyat. Informasi yang diterimanya masih ada yang belum selesai ditender perencanannya. Apalagi untuk urusan tender pelaksana fisiknya. Padahal saat ini telah memasuki pertengahan tahun. ‘’Inilah yang saya maksud perlu ada pecutan. Dan yang memecutnya tentu adalah Pimpinan Daerah. Jika Pak Bupati masih berhalangan, maka ada Pak Wakil Bupati. Kalau wewenang sepenuhnya diberikan ke Pak Wabup, maka tidak ada lagi kata-kata kita tunggu Pak Bupati dalam mengambil kebijakan,’’ tandasnya. Seraya menambahkan ‘’Kita doakan bersama agar Pak Bupati bisa segera sehat dan kembali bekerja,’’ pungkasnya. (PSg)
