Sumbawa, PSnews – Pemkab Sumbawa dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa – M Husni Djibril dan Mahmud Abdullah terus berupaya melanjutkan pembenahan di sejumlah sektor, seperti pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur. Apalagi di waktu yang kurang dari setahun menjabat, keduanya berusaha untuk memilih prioritas program yang bisa memberikan dampak signfikan bagi peningkatan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Bupati saat memimpin upacara HUT Kabupaten Sumbawa ke 58 di halaman kantor Bupati Minggu (22/1/2017). Tahun 2016, Pemda memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur jalan dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Pembenahan di bidang pelayanan publik telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Seluruh perangkat daerah berkomitmen untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Walaupun pelaksanaan di semua OPD belum semuanya optimal, namun secara keseluruhan Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan predikat zona hijau berdasarkan penilaian Komisi Ombdusman RI yang memiliki otoritas untuk memantau, mengawasi dan mengevauasi penyelenggaraan pelayanan publik. ‘’Atas prestasi prestisius meloncat dari zona merah pada tahun 2015 menuju zona hijau pada tahun 2016 tanpa melalui zona kuning, Pemerintah Republik Indonesia melalui Wakil Presiden Republik Indonesa telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diterima langsung oleh saya sendiri Husni Djibril selaku Bupati Sumbawa. Prestasi tersebut adalah prestasi kolektif yang didapatkan karena kerja keras kita semua, bukan hanya prestasi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa,’’ paparnya.
Terkait program pembangunan infrastruktur, pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan jalan Kabupaten sepanjang 69,63 km jalan hotmix, termasuk di dalamnya akses Ropang-Lantung, Batu Dulang – Punik, Mata – Tolo’oi, dan Sempe – Ai Beling serta beberapa wilayah lainnya. Tahun ini pembangunan infrastruktur jalan tersebut akan dilanjutkan, sehingga target jalan mantap 100 persen dapat dicapai pada tahun keempat masa pemerintahan Husni-Mo.
Kemudian terhadap upaya reformasi birokrasi secara berkelanjutan, pihaknya telah membentuk OPD baru dan mengisi personel pada berbagai jenjang eselon sampai dengan staf. Diakui kalau hal itu bukan masalah mudah untuk mengisi hampir seribu formasi dengan masa penggodokan yang sangat singkat, karena tenggat waktu pengisian jabatan tersebut ditargetkan paling lambat akhir Desember tahun 2016. Dalam pengisian formasi tersebut, secara garis besar pihaknya memegang prinsip tidak boleh ada pejabat yang mengalami demosi apalagi sampai kehilangan jabatan. ‘’Walau kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya ternyata belum optimal. Kami akui, masih terdapat kekeliruan dalam penempatan personel dan secara jantan saya mengakui itu adalah kesalahan saya, dan saya bersama baperjakat telah dan akan terus melakukan perbaikan guna mendapatkan hasil yang lebih baik,’’ tukasnya.
Sehingga untuk Tahun 2017, Pemda akan melanjutkan upaya pembenahan pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastuktur sesuai dengan tema pembangunan yang termuat dalam rencana kerja pemerintah daerah. Janji untuk melaksanakan gerakan desa bebas rentenir melalui pemberian kredit tanpa bunga kepada petani miskin akan dimulai pada tahun 2017 ini melalui kredit sahabat (Krabat). Untuk tahap awal telah dialokasikan dana melalui APBD tahun 2017 sebesar Rp 15 milyar yang akan disalurkan melalui BUMDes. ‘’Ibu Menteri Sosial yang terhormat, tahun ini kami juga akan melauncing sistem layanan rujukan terpadu bagi masyarakat miskin yang tentunya akan bersinergi dengan Kementerian yang Ibu pimpin,’’ pungkasnya. (PSg)
