Sumbawa, PSnews – Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Diatan-TPH) Kabupaten Sumbawa melakukan rapat evaluasi terhadap kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Sumbawa. Ditemui wartawan Kamis (24/11/2016), Kepala Distan-TPH – Tarunawan menjelaskan, keberadaan KP3 ini berdasarkan SK Bupati Sumbawa, yang anggotanya terdiri dari unsur Kejaksaan, Polisi, Diskoperindag, BP4K, serta lainnya. Mereka menjalankan tugas pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Dari beberapa kegiatan yang telah dijalankan terutama kunjungan lapangan, kata Tarunawan, ditemui sejumlah permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, seperti adanya pupuk yang diduga palsu beredar di kalangan petani. Hal inilah yang kemudian disikapi dengan melakukan cek laboratorium. Hasilnya terbukti, kalau pupuk tersebut betul palsu. “Betul palsu. Ada NPK yang diberi nama pupuk Sundap,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya menggelar rapat evaluasi tersebut guna mengantisipasi munculnya permasalahan lain, termasuk pupuk palsu itu kembali. ”Perlu kerja lebih efektif lagi teman-teman di komisi ini, agar di tahun 2017 bisa lebih maksimal kerja dan bisa amankan masyarakat dalam jalankan aktivitas pertanian. Pertemuan ini selain menggambarkan hasil kerja 2016 juga untuk memanfaatkan rencana dan program di tahun 2017,” tuturnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan – Didi Darsani menyatakan kalau sejauh ini cukup banyak persoalan yang sering terjadi terkait pupuk ini. Seperti soal lambatnya pendistribusian, tidak adanya transparansi jatah pupuk dari pengecer ke kelompok tani, serta lainnya. Tantangan ini dinilai jauh lebih besar, dengan terus bertambahnya lahan baru. ”Peredaran pupuk palsu juga hars jadi perhatian karena tidak memenuhi standar. Teman-teman pengawas harus dibekali dengan alat tes yang lengkap, penyimpanan pupuk tidak boleh sembarangan. Intinya teman-teman di lapangan harus dilengkapi dengan perangkat yang maksimal. Termasuk masalah kuota harus dievaluasi kembali,” pungkasnya. (PSg)
