Sumbawa, PSnews – Realisasi serapan anggaran untuk tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini ternyata masih di bawah 50 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serapan tersebut masih tergolong rendah, salah satunya kaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). ‘’Sampai dengan hari ini secara keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung semua OPD itu 48 persen. Rinciannya belanja langsung rata-rata OPD itu 38,60 persen, sedangkan belanja tidak langsung 53,40 persen,’’ terang Kabag Pembangunan Setda Sumbawa – Usman Yusuf kepada wartawan Kamis (27/8).
Ada sejumlah OPD yang realisasinya masih rendah, seperti Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Periwisata, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas PRKP. ‘’Kalau OPD yang lainnya rata-rata diatas 50an. Terbanyak mereka ini realisasi di belanja langsung nya rendah karena kaitan dengan DAK,’’ tuturnya.
Lebih jauh diungkapkan, beberapa kegiatan di OPD tersebut sudah ada yang berkontrak, namun karena tidak diberikan uang muka, sehingga masih menunggu fisiknya diatas sekitar 20 persen baru ada realisasi termen ke satu. ‘’Yang lainnya kaitan dengan alokasi DAK melalui Perpres 72, DAK cadangan. Itu prosesnya sekarang masih di ULP sebagian besar untuk tender, dan juga ada sebagian yang sudah kontrak dan belum ada realisasi anggaran untuk pencairan dana. Jadi seperti itu terutama di Dinas Pekerjaan Umum, di Dispopar, Diskoperindag, Dinas Kesehatan, PRKP juga banyak di DAK cadangannya seperti sanitasi dan saat ini baru berproses kontraknya, dan belum ada pencairan dana,’’ jelas Usman.
Meski demikian, untuk DAK pihaknya berharap akhir Agustus ini atau awal September mendatang dananya sudah masuk ke kas daerah, dari kas negara. ‘’Mudah-mudahan bisa segera. Karena masih kita lihat kelambanan ini ada kaitannya dengan revisi anggaran, refocussing kemarin itu. Saya harapkan juga percepatan dari masing-masing OPD ini untuk merampungkan DPA revisi. Karena yang baru selesai sampai saat ini baru revisi ke enam. Revisi ke tujuh masih ada satu dua OPD yang sudah, apalagi revisi ke delapan, belum ada satupun OPD yang menyelesaikan DPA nya. Mungkin itu juga salah satu kendala realisasi anggaran,’’ tukasnya.
Pihaknya juga berharap, dalam triwulan ketiga di bulan September mendatang realisasi serapan anggaran sudah bergerak diatas 60 persen. ‘’Paling tidaklah. Karena progress sampai saat ini belum mencapai 50 persen. Otomatis satu bulan kedepan kita harus kejar. Sebenarnya idealnya kan angkanya di kisaran 70-75 persen kalau di TW 3. Cuma ini kan karena kondisi. Kembali lagi saya tekankan DPA revisi nya harus segera dirampungkan kalau memang sudah clear di OPDnya, supaya segera ditandatangan oleh tim anggaran, supaya segera direalisasi,’’ demikian Usman. (PSg)
