Sumbawa, pulausumbawanews.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menanggapi serius keresahan ratusan tenaga honorer yang mendatangi gedung dewan pada Senin, 11 Agustus 2025. Kedatangan para honorer tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai nasib mereka dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menyikapi hal ini, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sumbawa menyatakan keprihatinan mendalam atas lambatnya respons pemerintah daerah, terutama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), dalam menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Menanggapi keluhan perwakilan honorer, Rian dan Ari Adi Saputra, yang menyampaikan bahwa Sumbawa terkesan tertinggal jauh dari daerah lain seperti Bima dan Lombok Tengah dalam proses pendataan, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andi Rusni, mendesak agar Kepala BKP-SDM segera dipanggil.
“Tolong panggil hari ini juga. Berikan pemahaman ke mereka, kita cari solusinya. Teman-teman ini tidak akan pulang kalau tidak selesai urusannya hari ini,” tegas Andi Rusni.
Ia juga menyoroti perbedaan signifikan dalam jumlah honorer yang terakomodasi di daerah lain, sementara di Sumbawa, nasib 2.000 honorer masih belum jelas.
Kembali Andi Rusni juga meminta agar kita semua memasang mata dengan baik, jangan sampai ada oknum pejabat yang memasukkan keluarganya yang tidak memenuhi syarat.
Anggota DPRD, H. Zainuddin Sirat, menambahkan bahwa transparansi data menjadi kunci utama untuk menjamin keadilan. Ia mendesak BKP-SDM untuk mengumumkan secara terbuka nama-nama honorer yang diusulkan di papan informasi.
Hal ini sejalan dengan surat Menpan RB terbaru, yang memberikan batas waktu pengusulan data hingga 20 Agustus 2025. DPRD Sumbawa khawatir jika tidak ada tindakan cepat, para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun akan kehilangan kesempatan. (PSa)
